Pandangan umum 8 fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

P

3.    Yth.Sdr.Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati

9.    Yth.Sdr.Sekda beserta jajaran, Kepala – Kepala SKPD beserta Jajarannya di  Lingkungan

            Pertama-tama marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT,   sehingga kita telah dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap  Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Setelah kami mendengarkan, mengamati dan setelah melakukan analisa terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana yang telah disampaikan dalam nota oleh Sdr. Bupati Lima puluh kota pada hari Rabu tanggal 31 Agsutus 2016, maka kami fraksi PPP memberikan pandangan sebagai berikut:

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Daerah Provinsi, Kab/Kota untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan hasil fasilitasi pemetaan urusan yang telah dilakukan. Pertimbangan atau alasan teknis dan normative penyusunan ranperda ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang meliputi:

a.    Aspek Kewenangan

b.    Aspek Sumber Daya Manusia

c.    Aspek Keuangan

d.    Aspek Kebutuhan Pelayanan

e.    Aspek Nilai Strategis Daerah

Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi

a.    Perencanaan

b.    Keuangan

c.    Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

d.    Penelitian dan pengembangan

e.    Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur di dalam PP 18 tahun 2016 didasarkan pada pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Substansi PP no. 18 tahun 2016 ini mengamanatkan agar daerah dapat membentuk dan menyusun Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang efektif, efisien dan ankuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu F.PPP mendukung pengajuan ranperda ini untuk dibahas lebih mendalam agar tercipta tata pemerintahan yang lebih baik pada periode 2016 – 2021 mendatang.

Selanjutnya F.PPP ingin menyampaikan beberapa hal :

1.    Mohon penjelasan sdr Bupati mengenai penyusunan ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 dan kondisi riel Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi

a.    Kemampuan keuangan daerah?

b.    Sumber Daya Aparatur Daerah?

c.    Nilai Strategis Daerah?

2.    F.PPP mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan ranperda ini dalam waktu sesingkat mungkin dengan tetap memperhatikan tata tertib persidangan karena susunan perangkat daerah harus dibahas parallel dengan KUA PPAS 2017.

3.    Selanjutnya pada kesempatan ini kami F. PPP menyampaikan kondisi jalan Lampasi – Mungka sebagian besar kondisinya sudah rusak berat akibat genangan air karena tidak ada drainase jalan, mohon penjelasan Sdr. Bupati tentang perencanaan kedepan?

4.    Desakan dan aspirasi masyarakat Nagari Talang Maur pada setiap reses ke daerah pemilihan selalu mempertanyakan pengaspalan jalan kabupaten ruas Kampung Tangah – Talang sepanjang 3 km yang pada saat ini kondisinya rusak berat, pada hal pengaspalan terakhir dilakukan pada tahun 1990-an. Mohon kiranya ditinjau ke lokasi..

Demikianlah Pandangan Umum ini disampaikan, agar  dapat ditindaklanjuti dan terimakasih atas segala perhatiannya.

                                                                                    Sarilamak,    5 September 2016

JURU BICARA,