Batal Ditengah Jalan, Anggaran Rp 320 Juta Seragam Batik Arang Sawahlunto Dibatalkan, Perajin dan Orang Tua Kecewa

B

SAWAHLUNTO, Beritasumbar.com – Sejumlah perajin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik arang, dan orang tua siswa calon penerima bantuan perlengkapan pakaian sekolah di Kota Sawahlunto kecewa, setelah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui surat no.500.4.4/6707/PSMK/DISDIK-2026 membatalkan pengadaan baju sekolah senilai Rp 320 juta untuk berbagai sekolah.

Surat tertanggal 19 Juni 2026 itu ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi itu memupuskan harapan pengusaha kecil dan orang tua penerima manfaat ditengah kondisi ekonomi sulit saat ini. Sebelumnya, alokasi anggaran sudah disetujui tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan sebesar Rp 320 juta, bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagai program  pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Komisi V Hj.Neldaswenti.

Anggaran sebesar Rp 320 juta itu awalnya diperuntukkan bagi penyediaan perlengkapan baju batik arang buatan lokal bagi peserta didik  SMA, SMK dan SLB di Kota Sawahlunto. Namun karena efesiensi, Pemrov Sumbar mengalihkan anggaran itu untuk mendukung program prioritas lainnya yang kekurangan anggaran.

Dengan keluarnya surat Dinas Pendidikan Sumbar itu, menimbulkan kekecewaan mendalam bagi beberapa perajin batik arang Sawahlunto karena sebelumnya mereka mendapat lampu hijau dan kabar baik terkait hasil produksi batik arang mereka akan di order jadi baju seragam berbagai sekolah secara gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi saat dikonfirmasi jurnalis Pikiran-rakyat.com serta Beritasumbar.com melalui daring, Selasa, 7 Juli 2026 mengatakan, rencana awal memang program ini sudah dianggarkan, soal masalah teknisnya dia kurang pahami karena berada dibidang lain, namun secara regulasi rencana tersebut harus disesuaikan lagi Pergub-nya.

Dikatakan, program ini akan diusulkan lagi nantinya, sekarang di APBD induk sudah dibatalkan dan anggarannya digeser untuk kegiatan operasional prioritas lain yang kekurangan anggarannya. Pihaknya paham dan sangat mendukung program pemanfaatan UMKM tersebut melalui pengadaan perlengkapan baju batik arang bagi peserta didik itu.

Kebijakan yang dilakukan menurutnya sudah melalui konsultasi dengan tim anggaran yang melibatkan banyak pihak. Sehingga regulasi yang diturunkan berupa Peraturan Gubernur yang tengah disempurnak akan dapat jadi acuan pelaksanaan program kedepan.

“Kita ingin segala sesuatu itu bermanfaat dari sisi program kerjanya, dan aman dari sisi regulasinya. Ini yang sedang kami sempurnakan. Mudah-mudahan jika regulasinya sudah kelar program ini nantinya akan kami usulkan lagi,” Ucap Habibul Fuadi  disaluran dalam jaringan (daring).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan SLB Kota Sawahlunto, Agus Sri Harjanto, didampingi sejawatnya Ponidi, Andison, Nasril dan Tri Widodo, mengungkapkan alokasi anggaran yang sudah disetujui Rp 320 juta itu dirinci untuk SMA Rp 125 juta (SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA SDI Silungkang). Kemudian SMK Rp 100 juta (SMK 1 dan SMK 2, SMK Muhammadiyah), dan SLB Rp 100 juta (SLBN 1, SLBN 2, SLBN 3, SLB Rumah Tia, SLB Tunas Harapan, dan SLB Alkautsar).

Agus melanjutkan, program bantuan baju batik arang untuk siswa berbagai sekolah tersebut berawal dari aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa untuk mendukung kelengkapan peserta didik dengan pemberian bantuan baju sekolah berupa batik arang sebagai salahsatu produk UMKM yang sedang tumbuh dan berkembang sesuai kearifan lokal sebagaimana produk lainnya seperti tenun songket Silungkang.

“Berdasarkan aspirasi itulah kami para kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS menyerap aspirasi warga dan menyampaikannya kepada Ibu Anggota DPRD Sumbar Hj.Neldaswenti. Alhamdulillah, beliau peduli dan memperjuangkan anggaran program untuk baju sekolah dari batik arang tersebut. Kabarnya kegiatannya dibatalkan dengan alasan efesiensi, tapi akan diusulkan lagi, ya kita tunggulah regulasinya,” ungkap Agus.

Hj.Neldaswenti Zohirin, tak habis pikir. Namun dia bisa memahami kondisi yang terjadi. Meski demikian, program yang menyentuh kehidupan masyarakat baik bagi pelaku UMKM dan peserta didik itu harus tetap dijalankan, jika memang untuk penguatan efesiensi bukan program ini dihilangkan begitu saja tapi bisa diusulkan kembali.

Satu hal dia mohon regulasi yang mana bisa dijadikan rujukan untuk pengalihan anggaran tersebut sebagai salahsatu bentuk transparansi. Soalnya, ulas Neldaswenti, karena dari awal rencana program ini prosesnya tidak ada hambatan, tapi saat harapan masyarakat dan UMKM bergantung dari pengadaan pakaian batik arang  untuk penguatan ekonomi lokal, malah anggarannya dialihkan.

“Tapi itu adalah kebijakan Pemrov, yang kami ingatkan jangan sampai mengecewakan masyarakat baik pelaku industri kecil maupun para orang tua peserta didik. Kami berharap program ini tetap jadi perhatian dan atensi pemerintah dalam membantu meringankan ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi cukup berat saat ini” tuturnya.

Terus bagaimana nasib UMKM yang sudah mempersiapkan hasil produksi batik arangnya untuk memenuhi kebutuhan program baju sekolah gratis yang dibatalkan itu ? Anggota Komisi V Neldaswenti dan Ketua MKKS Agus Sri Harjanto akan melakukan pemahaman objektif baik kepada beberapa UMKM produsen batik arang maupun masyarakat.

“Semuanya bisa kita diskusikan dan konsultasikan untuk mencari jalan terbaik yang lebih transparan dan bisa diterima semua pihak,” saran Ponidi, Plt.Kepala SMK 2 Sawahlunto.***