BK DPRD Tak Boleh Kehilangan Arah dalam Pusaran Korupsi Perumda Tuah Sepakat

 

Oleh : Bonar Surya Winata.S.sos 
Ketua DPC KWRI 2 Periode, Ketua Ormas Pekat-IB Tanah Datar 


Tanah Datar,- Terseretnya sejumlah anggota DPRD dalam pusaran dugaan korupsi di Perumda Tuah Sepakat menjadi ujian serius bagi marwah lembaga legislatif. Publik tentu bertanya-tanya sejauh mana keterlibatan para wakil rakyat tersebut dan bagaimana DPRD merespons persoalan yang telah mencoreng kepercayaan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD seharusnya tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas lembaga. Namun yang terlihat justru sebaliknya. BK terkesan tidak memiliki arah yang jelas dalam menyikapi isu yang berkembang. Tidak ada langkah tegas, tidak ada penjelasan yang memadai kepada publik, bahkan terkesan menunggu perkembangan tanpa menunjukkan inisiatif untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran etik yang mungkin terjadi.

Padahal, tugas BK bukan menunggu putusan pengadilan untuk mulai bekerja. Ketika nama anggota DPRD disebut-sebut dalam perkara yang menjadi perhatian publik, BK memiliki kewajiban moral dan kelembagaan untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan etik, serta memastikan bahwa kehormatan lembaga tetap terjaga. Langkah ini penting agar masyarakat tidak menilai DPRD sedang melindungi pihak-pihak tertentu.

Kasus Perumda Tuah Sepakat juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap badan usaha milik daerah. Jika benar terdapat penyimpangan yang melibatkan berbagai pihak, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan belum berjalan optimal. DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika uang rakyat diduga disalahgunakan.

Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik yang rentan. Karena itu, BK DPRD harus segera keluar dari kesan “tak tentu arah” dan menunjukkan keberpihakan pada transparansi serta akuntabilitas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditangani secara objektif tanpa pandang bulu.

Pada akhirnya, menjaga kehormatan lembaga bukan sekadar melindungi nama baik DPRD, melainkan memastikan bahwa amanah rakyat tidak dikorbankan oleh kepentingan segelintir orang. Jika BK gagal menjalankan perannya secara tegas dan independen, maka krisis kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin dalam dan berkurang.