Oleh: Mutia Adriyeni, S.Pd., Gr
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
“Agama dan budaya di Minangkabau itu ibarat anyaman yang tak bisa dipisahkan. Ketika selembar benang koyak, maka cacatlah seluruh hamparan kainnya.”
Sebagai mahasiswa yang menggeluti dunia Pendidikan Islam sekaligus tumbuh dalam dekapan kultur Minangkabau, saya sering kali merenung di sela-sela tumpukan literatur. Ranah Minang yang kita cintai ini terkenal dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sebuah warisan adiluhung yang menegaskan bahwa gerak-gerik adat harus seirama dengan napas wahyu illahi. Namun, hari ini, kenyataan di lapangan memaksa kita untuk mengernyitkan dahi. Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang kian mengemuka bukan lagi sekadar isu global di televisi, melainkan realitas sosial yang sudah mengetuk pintu-pintu rumah gadang kita.
Jujur, ada rasa getir yang mendalam saat membahas hal ini. Sebagai kaum terpelajar, kita tidak boleh memandang persoalan ini hanya dengan kemarahan yang meledak-ledak, apalagi sampai berujung pada tindakan persekusi yang tidak manusiawi. Kita harus melihatnya dengan jernih, menggunakan kacamata kemanusiaan dan spiritualitas yang seimbang.
Fenomena ini adalah sebuah alarm keras bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam sistem transmisi nilai di tengah masyarakat kita.Dalam perspektif adat Minangkabau, perilaku sesama jenis ini bukan sekadar pelanggaran moral biasa, melainkan sebuah disorientasi yang memutus urat nadi kebudayaan itu sendiri.
Pertama, mari kita lihat dari tatanan struktural. Minangkabau hidup dengan sistem matrilineal yang menempatkan perempuan (bundo kanduang) sebagai pemilik garis keturunan dan laki-laki (mamak) sebagai pelindung kaum. Hubungan sesama jenis secara langsung meruntuhkan konsep kelangsungan generasi (pusek jalo kumpulan tali). Bagaimana sebuah kaum bisa menjaga eksistensi sukunya jika lembaga pernikahan yang sah secara agama dan adat digantikan oleh hubungan yang tidak melahirkan keturunan?
Kedua, secara filosofis, alam adalah guru kita (Alam takambang jadi guru). Alam semesta bergerak dalam harmoni yang berpasang-pasangan. Ketika prinsip berpasang-pasangan ini diingkari, maka yang lahir adalah ketimpangan sosial dan hilangnya berkah di atas tanah ulayat kita.
Lantas, di mana letak ruang humanis kita sebagai pendidik dan masyarakat adat?Kita harus mampu memisahkan antara “perilaku” dan “individu”. Perilakunya menyimpang dari syariat dan adat, itu mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun, individunya adalah manusia, mungkin anak kemenakan kita sendiri yang sedang kehilangan arah, mengalami krisis identitas, atau menjadi korban dari derasnya arus informasi digital yang tanpa filter. Di sinilah pendekatan Pendidikan Islam yang humanis dan transformatif harus hadir. Kita tidak bisa hanya menuding dan mengusir.
Pendekatan kuratif dan preventif harus berjalan beriringan. Institusi pendidikan formal maupun informal (seperti surau yang kini mulai sepi) harus dihidupkan kembali fungsinya. Kita butuh ruang dialog yang merangkul, bukan memukul. Peran Tungku Tigo Sajarangan, yaitu niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai tidak boleh lagi sekadar menjadi jargon seremonial dalam pidato-pidato adat. Mereka harus turun ke akar rumput, mendengarkan kegelisahan generasi muda, dan memberikan keteladanan, bukan sekadar larangan.
Menjaga kemurnian adat Minangkabau dari badai penyimpangan moral adalah tugas sejarah kita hari ini. Tugas ini tidak akan selesai dengan caci maki di media sosial. Ia hanya akan tuntas jika kita mau duduk bersama, membuka hati, dan memperkuat kembali benteng keluarga serta pendidikan spiritual anak kemenakan kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang gagap, yang baru tersadar ketika fondasi rumah gadang kita sudah lapuk digerogoti zaman.(*)
