Pandangan umum 8 fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

P

Yth;

1.   SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA

2.   SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA & REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

4.   SAUDARA SEKDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan perangkat daerah mengacu pada PP nomor 18 tahun 2016 yang berdasarkan pada asas :

1.   Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2.   Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

3.   Efisiensi;

4.   Efektifitas;

5.   Pembagian habis tugas

6.   Rentang kendali

7.   Tata kerja yang jelas ; dan

8.   Fleksibelitas

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Penyusunan Ranperda Pembentukan dan susunan perangkat daerah didasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dibagi kedalam 2 urusan yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal demikian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintah wajib dan potensi urusan pemerintah pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

2.   Dalam penyusunan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, kami Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB berharap agar  Bupati atau Wakil Bupati memperhatikan azas efisiensi dan tepat guna sehingga tidak membebani keuangan daerah. Disini kami mengingatkan agar pemerintah daerah dapat konsisten dalam menekankan belanja pegawai dalam suatu dinas tersebut.

4.   Dalam draf Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah saudara Bupati/wakil Bupati ajukan, kami melihat dalam isi ranperda dimaksud belum tergambarnya susunan perangkat daerah walaupun dalam pasal 4 dijelaskan “ ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Mohon sturktur ini tergambar dalam Ranperda tersebut.

5.   Mengenai dengan jumlah dinas yang baru dalam Ranperda yang disampaikan perlu juga diperhatikan beberapa dinas dan badan yang kewenangan telah diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pusat, kami mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah mensiasati dan sampai sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan, terutama tentang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D).

6.   Terhadap Tipe yang ada pada beberapa dinas yang sebelumnya telah bertipe A, kami berharap agar Tipe pada dinas terkait jangan diturunkan ke level yang lebih rendah, sebab nantinya akan mempengaruhi terhadap penerimaan DAK dan DAU daerah.

7.   Sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mana menjelaskan Apabila dalam suatu dinas terdapat beban kerja yang sangat besar, maka diperbolehkan untuk menambahkan dinas baru dalam Organisasi perangkat daerah terkait.

8.   Bersamaan ini kami mempertanyakan tentang kedudukan Badan penyuluh (BP4K) yang diatur sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan dan Kehutanan, dirancangan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak terdapat Badan penyuluh tersebut. Mohon penjelasan.

9.   Sebelum Ranperda ini disahkan menjadi Perda kami Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB berharap kepada pemerintah daerah, agar dapat menyampaikan informasi pemetaan terhadap UPT sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016 tersebut.

         Dari beberapa pandangan, masukan dan saran diatas, pada prinsipnya Kami fraksi PDI-Perjuangan dan PKB sangat mendukung Ranperda ini agar dapat dilanjutkan pembahasan sesegera mungkin ketahapan berikut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Supaya Ranperda ini bisa dijadikan Perda untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Pandangan umum ini kami sampaikan atas perhatian dan atensinya kami aturkan terima kasih. Semoga Kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya.

                                                                           SARILAMAK, 05 September 2016

FRAKSI PDI-Perjuangan & PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ketua       H.Mhd. Ridha Ilahi, S.Pt

Sekretaris       Hemmy Setiawan