24 C
Padang
Jumat, Juli 19, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Pandangan umum 8 fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota
P

Kategori -
- Advertisement -
                                          FRAKSI PARTAI GERINDRA
                                      PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KAB. LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT BUKIK LIMAU JLN.RAYA NEGARA KM.10 SARILAMAK KEC.HARAU
ASSALAMU’ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATREN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Juru Bicara F Partai Gerindra Irwin Idrus sampaikan   pandangan umum SOPD
Juru Bicara F Partai Gerindra Irwin Idrus sampaikan pandangan umum SOPD
YANG TERHORMAT ;
•           BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
•           PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI ;
•           KETUA PENGADILAN NEGERI LIMA PULUH KOTA, PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI–POLRI DI LIMA PULUH KOTA;
•           PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL PEMERINTAH LIMA PULUH KOTA;
•           PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN LIMA PULUH KOTA;
•           PARA PIMPINAN PARPOL, ORMAS, LSM, ORGANISASI WANITA, WARTAWAN (MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK), SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.
ALHAMDULILLAH, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN  NIKMAT, RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA KITA DAPAT BERSILATURAHIM DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD HARI INI. SALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA LIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, PARA SAHABAT DAN KELUARGANYA, SERTA PARA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.
SIDANGPARIPURNA YANG KAMI HORMATI
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SIDANGPARIPURNA YANG KAMI HORMATI
SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DI DALAM NOTA PENJELASAN BUPATI BAHWA DASAR DARI RANPERDA INI ADALAH UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA SEGALA PERUBAHANNYA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR (PP) 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI DIJELASKAN, BAHWA PERANGKAT DAERAH ADALAH UNSUR PEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. UNTUK ITU PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERLU SEGERA MELAKUKAN PEROMBAKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
REFOMASI BIROKRASI MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT. BESARNYA JUMLAH STRUKTUR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BANYAKNYA JUMLAH PEGAWAI NYATANYA BELUM JUGA EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN VISI MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN
SELANJUTNYA MENYIKAPI URGENSI DARI RANPERDA INI FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN, MASUKAN DAN PERTANYAAN :
  1. DALAM PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH FRAKSI PARTAI GERINDRA BERHARAP AGAR MENGACU KEPADA PP NOMOR 18 TAHUN 2016, DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN KARAKTER DAERAH SERTA KEBUTUHAN MASYARAKATNYA.
  2. DALAM PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TERTUANG PADA NOTA PENJELASAN BUPATI BAHWA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INI DIDASARKAN PADA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN YANG DILAKUKAN MELALUI SYSTEM INFORMASI PEMETAAN OLEH KEMENTERIAN. UNTUK ITU, FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PEMETAAN TERSEBUT KEPADA LEMBAGA INI SUPAYA DIJADIKAN BAHAN KAJIAN DALAM MENETUKAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBELUM DILAKUKAN PEMBAHASAN TAHAP II. MOHON PENJELASAN SEPERTI APA PEMETAAN YANG DIMAKSUD DAN KENAPA TIDAK DILAMPIRKAN DALAM RANPERDA INI ?
  3. DALAM PEMBAHASAN RAPERDA INI PERLU DIHITUNG DAN DIPERTIMBANGKAN DENGAN CERMAT JUMLAH KEBUTUHAN BIDANG DAN SEKSI YANG ADA PADA DINAS ATAU BADAN SESUAI DENGAN URUSAN DAN BEBAN KERJA YANG ADA, HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR DISTRIBUSI BEBAN KERJA DAPAT TERBAGI DENGAN PROPORSIONAL DAN PROFESSIONAL. MOHON DIJELASKAN SEPERTI APA KEBUTUHAN DAN KARAKTER DAERAH TERHADAP GAMBARAN RANNPERDA SOPD INI.
  4. PERUBAHAN OPD HARUS PULA DIBARENGI DENGAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD SECARA JELAS DAN DETAIL TERMASUK URAIAN TUGAS UNTUK PARA ASISTEN, HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR MASING-MASING PEJABAT DALAM JABATAN STRUCTURAL ATAU FUNGSIONAL YANG ADA MEMILIKI PEDOMAN ATAU LANDASAN ARAH YANG TERUKUR DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEHINGGA TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH TUPOKSI. MOHON DISAMPAIKAN DAN DIJELASKAN TENTANG  TUGAS DAN FUNGSI MASING MASING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SUPAYA BISA MENJADI DASAR KAJIAN KE DEPANNYA.
  5. DENGAN ADANYA RAPERDA INI MERUPAKAN MOMENTUM BAGI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK MELAKUKAN RESTRUKTURISASI OPD, SEHINGGA DAPAT LEBIH MAKSIMAL DALAM MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT. PERUBAHAN OPD JUGA DIHARAPKAN DAPAT MENGHASILKAN PERUBAHAN BUDAYA KERJA BARU YANG LEBIH PRODUKTIF DI SETIAP KALANGAN KHUSUSNYA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, TIDAK ADA ARTINYA SUSUNAN ORGANISASI YANG BAGUS BILA TIDAK DIIKUTI DENGAN KUALITAS SDM YANG BAGUS.
 MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA AGAR KEPALA DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENEMPATKAN ORANG YANG TEPAT PADA POSISI YANG SESUAI DENGAN KOPETENSINYA.
SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI
DEMIKIAN PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. ATAS SEGALA PERHATIAN DAN KESABARAN HADIRIN SEKALIAN KAMI TAK LUPA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA, AMIIEN.
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
 
 
LIMA PULUH KOTA, 5 SEPTEMBER 2016
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 
                                                            Juru Bicara
IRWIN IDRUS

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img