30 C
Padang
Sabtu, Juni 22, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Pengelolaan Ulayat Sebagai Kekayaan Nagari Dalam Pemekaran Nagari Di Tapan Pesisir Selatan (Bag 2)
P

Kategori -
- Advertisement -

Yang harus diperhatikan, Pasal 6 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) memberikan arahan teknis pengaturan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.[11]
Setelah reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini, setidaknya telah lahir 16 (enam belas) undang-undang yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan haknya. undang-undang tersebut antaralain :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;[12]
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 
Selain itu, dalam tataran peraturan daerah, Sumatera Barat sendiri telah menjamin eksistensi masyarakat hukum adat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Nagari, serta Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya (Perda TUP).
[1] http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html, diunduh pada 15 Mei 2014.
[2] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 18-19.
[3] Musyair Zainuddin, MS, MEMBANGKIT BATANG TERENDAM : Adat Salingka Nagari Di Minangkabau, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2011, hlm. 5.
[4] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.
[5] Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
[6] Lihat Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
[7] Lihat Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
[8] DR. Kurniawarman, Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, diunduh dari http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284/ pada tanggal 4 Januari 2015.
[9] Ibid.
[10] Ibid, hlm. 5.
[11] Ibid
[12] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini terkesan ambigu, pada satu sisi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, akan tetapi disisi lain undang-undang ini berpotensi menyediakan pidana penjara bagi masyarakat adat yang mengelola hutan adatnya, khususnya masyarakat adat yang wilayahnya berbatasan dengan kawasan hutan negara.(bersambung ke bag3)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img