2018 Padang Pariaman Targetkan Nilai LAKIP Kategori A Bisa Didapat

2

Padang Pariaman, beritasumbar.com,-Bupati Ali Mukhni menargetkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan kategori A pada tahun ini. Sebelumnya pada tahun lalu, Pemkab Padang Pariaman meraih nilai B. Hal tersebut disampaikannya saat penutupan workshop penyusunan dan penyelarasan Cascading Pemda dengan OPD . Workshop dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 10-12 Agustus 2018 di Hotel Rocky, Padang. Narasumber dari Kemenpan dan RB sebayak dua orang yaitu Komaruddin dan Gita.
“Lakip tahun lalu kita dapat nilai B. Kondisi sekarang sebenarnya kita bisa naik satu tingkat yaitu nilai BB. Namun seluruh OPD sepakat berjuang naik nilai dua tingkat yaitu nilai A dari Kemenpan RB,” kata Bupati Ali Mukhni didampingi Sekda Jonpriadi. Penyelarasan Cascading OPD, kata Ali Mukhni bisa menyusun program prioritas dan efesiensi anggaran. Artinya, tidak ada kegiatan yang tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun.
“Tahun ini komposisi belanja pegawai mencapai dengan belanja barang yaitu 42% dan 58%. Artinya anggaran  telah direncanakan untuk kegiatan pro rakyat,” ujar Peraih Opini WTP dari BPK RI itu. Perencanaan tersebut, lanjut Ali Mukhni, sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI yang menyampaikan prioritaskan APBD untuk pembangunan infrastruktur telah diwujudkan.
“Infrastruktur urat nadi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selama saya menjabat, infrastruktur jadi skala prioritas,” kata Bupati yang berpeluang menjadi Gubernur Sumbar.
Sekda Jonpriadi mengatakan Workshop diselenggrakan dengan asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuannya agar masing RPJMD Pemkab selaras dengan Renstra OPD guna mewujukan visi misi Bupati selama lima tahun. “Setelah workshop, masing-masing Kepala OPD untuk perumusan kembali atau perbaikan Renstra, tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar tidak keluar dari Visi Misi Bupati,” kata Jonpriadi mengingatkan.
Ia juga meminta penyusunan cascading OPD adanya pelibatan staf internal. Artinya meminta masukan dari Kabid, Kasi dan Kasubag. Hal ini penting agar seluruh kegiatan berorientasi terhadap outcome, jika tidak dihapus saja.
” Jangan sampai perumusan renstra OPD dibuat Kasubag Perencanaan saja,” kata Sekda yang pernah menjabat Kepala Bappeda itu.
Sementara Komaruddin dari Kemenpan dan RB apresiasi OPD Padang Pariaman yang bersemangat menyusun dan menyelaraskan cascading Pemda dengan OPD. “Lapor pak Bupati, pembahasan cascading hingga jam 1 malam. Artinya, Semangat OPD sangat luar biasa untuk mencapai target” kata Komaruddin.
Dengan cascading, kata Komaruddin diharapkan adanya sinergi antar OPD dalam mencapai tujuan.
“Contoh pembangunan pasar, Dinas Perdagangann dibantu Dinas PU buat drainase, Dinas LH untuk pengelolaan sampah” ujarnya.
Kemenpan, kata komaruddin siap memfasilitasi penyusunan cascading daerah agar perencanaan bisa berjalan dengan benar dan diaplikasikan. (bus)