Untuk penanganan persoalan banjir di kota Padang, Pemko Padang akan mengambil beberapa langkah diantaranya, pengendalian hutan melalui program penghijauan kembali, reklamasi sungai akibat pendangkalan dan normalisasi serta pembuatan cek dam. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.
Menurutnya kepada Padang Ekspres (group padang today), beberapa langkah tersebut dinilai efektif dalam mengatasi persoalan banjir ini, disamping masyarakat juga diarahkan membuat bio pori sehingga air yang ada di pekarangan tidak mengalir ke permukiman, tapi diserap tanah. Lokasi rendah seperti pusat pemerintahan yang baru juga perlu dibuat danau. “Dana untuk penanganan itu, termasuk pembebasan lahan tidak kurang dari Rp 100 miliar. Di samping itu juga ada dana dari ABPN dan provinsi,” sebutnya, Jumat (6/12).
“Untuk Kuranji, ada sebanyak lima cek dam. Kemudian arah perbaikan sungai yang sebelumnya dari timur ke barat akan diarahkan ke utara dan selatan. Ini untuk mengaliri air yang tertahan di Kota Padang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang Hervan Bahar mengaku, satu-satunya upaya mengatasi banjir di pusat pemerintah dan RSUD Sungai Sapih adalah mempercepat proses pengerjaan Banda Lurus. Hanya saja saat ini proyek tersebut masih terkendala pembebasan lahan dari 1.700 meter. Ini setelah warga meminta Pemko melakukan ganti rugi Rp 400 ribu/ meter.
“Sebenarnya kita mau saja membayarnya karena kita sudah menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk seluruh pembebasan lahan di Kota Padang, termasuk kawasan itu. Namun secara hukum, kita hanya bisa membayarnya sesuai NJOP,” sebutnya.
Karena itu, kita juga minta masyarakat agar dapat ikut mendorong percepatan pembangunan Banda Lurus ini,”tutupnya. (jpnn)
