24.5 C
Padang
Thursday, October 22, 2020

Sumbar Tiga Besar Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia

Padang, – Sumatera Barat menduduki peringkat ke 3 dalam presentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2020. Data ini berdasarkan laporan Pemda (data diolah), Ditjen Biba Keuangan Daerah 2020, update 10 September lalu.

“Persentase realisasi Sumbar sebanyak 60.48%, dibawah DKI Jakarta serta Sulawesi Selatan yang berturut-turut mendapat 65.07% dan 62.55%. Tapi secara umum, realisasi Kita diatas rata-rata APBN sebesar 53.18%,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rilisnya, Rabu (30/9).

Realisasi belanja tersebut mengulangi capaian serupa pertengahan kuartal ketiga kemarin.
“Berarti Kita masih on track, berjalan sesuai jalur. Saya minta OPD tetap fokus pada perencanaan serapan anggaran. Jangan ditunda-tunda,” imbau gubernur 2 periode tersebut.

Imbauan Gubernur Irwan sebanding dengan permintaan pemerintah pusat agar pemimpin di daerah segera merealisasikan belanja daerahnya, terutama menekan dampak pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang salah satu isinya mencantumkan tentang percepatan realisasi APBD tahun anggaran 2020.

“SEB bertujuan memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada pemimpin daerah atas langkah-langkah percepatan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Irwan mengutarakan, SEB tersebut menyeru gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah dengan mengutamakan produk dalam negeri. Disamping itu juga melakukankan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, serta mempercepat implementasi jaring pengaman sosial dari APBD.

“Hasil atau rincian kinerja realisasi belanja APBD tersebut nantinya wajib dilaporkan sesuai peraturan berlaku. Hal ini sebagai bahan evaluasi capaian output dari realisasi belanja APBD dan dasar pertimbangan pemerintah pusat terhadap kebijakan tahun berikutnya,” terang gubernur.

Diakhir rilis, Irwan meminta jajarannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan percepatan realisasi belanja APBD. (humas)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Pelantikan 3 Jabatan Eselon II Tunggu Persetujuan KASN

Payakumbuh - Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi untuk mengisi tiga jabatan eselon II yang lowong yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Pemuda...

TMMD Ke-109 Kodim 0311 Pessel usai, Kampung Dilan tak lagi Terisolir

Pesisir Selatan,- Akses jalan menjadi momok besar bagi warga di Kampung Dilan, Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir...

Ketum DPN LPPKI Jadi Narsum Di Talkshow Peringatan Hari Konsumen Nasional

Padang,- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Komsumen Indonesia (LPPKI) Azwar Siri.SH.Med.CPL menjadi narasumber dalam acara talkshow yang...

Tidak Pakai Masker, Bupati Hentikan Aktifitas Olahraga

Solok Selatan- Pemandangan berbeda tampak terlihat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Labuh Solok Selatan, Minggu pagi 18/10/20. Sekelompok masyarakat yang beraktifitas...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Ketum DPN LPPKI Jadi Narsum Di Talkshow Peringatan Hari Konsumen Nasional

Padang,- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Komsumen Indonesia (LPPKI) Azwar Siri.SH.Med.CPL menjadi narasumber dalam acara talkshow yang...

Forkopimda Sumbar Gelar Rakor Criminal Justice System Tentang Penerapan Perda AKB

Padang, - Guna menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru, Forum Koordinasi...

Pengurus Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2024 dilantik.

Padang,- Pelantikan itu dipimpin oleh Ketua Umum PB Perbakin Joni Suprianto, pada hari Minggu (11/10), di Padang. Dalam sambutannya,...

Ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan Khatib Sulaiman Padang

Padang,- DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020, kendati banyak pro dan kontra. Dalam...
- Advertisement -