Sebanyak 24 paket pekerjaan pada triwulan pertama tahun anggaran 2015 telah dilelang oleh Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar).
“Sepuluh paket pekerjaan masih dalam tahap pembukaan dokumen untuk di evaluasi oleh panitia lelang di tiga kelompok kerja (pokja) yang ada,” kata Kepala LPSE Kota Sawahlunto, Eva Lidya, di Sawahlunto, Jumat (13/3).
Eva menjelaskan, sembilan di antaranya adalah proyek pembangunan dan peningkatan infrastrukur sarana prasarana jalan dan jembatan, yakni Pembuatan Drainase Ruas RT 05/RW 02 Durian I dengan pagu dana Rp 350 juta, Peningkatan Jalan Simpang Puskesmas menuju Microwave dengan pagu Rp 1,24 miliar, Pembangunan Jalan Pisang Kalek menuju Ngalau Penantian dengan pagu dana Rp 700 juta.
Selanjutnya, Eva menambahkan, Jembatan Surau Kopah Batu Tanjuang Kecamatan Talawi dengan pagu dana Rp 449,99 juta, Pemeliharaan Jalan Guguak Lalang menuju Bukik Gadang dengan pagu dana Rp 499,95 juta dan Jalan Batu Sampik menuju Sapan Bolang dengan pagu dana Rp 600 juta.
“Peningkatan Jalan Cemara menuju Air Dingin dengan pagu dana Rp 749,62 juta, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Simpang Puskesmas Sikabu menuju Padang Elok Sumpahan dengan pagu dana Rp 999,94 juta, Jalan Bukit Gadang menuju Simpang Atar dengan pagu dana Rp 1,71 miliar juga masih dalam tahap evaluasi penawaran,” kata dia.
Kemudian, lanjut dia, satu proyek perencanaan yakni Belanja Jasa Konsultan Pembuatan Sistem Informasi data Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (Simpak) dengan pagu dana Rp 92,24 juta.
“Lima paket pekerjaan lainnya masih dalam proses masa sanggah, sisanya sudah selesai dilelang dan memasuki tahap penandatanganan perjanjian kontrak kerja,” kata dia.
Terkait jumlah rekanan yang masuk dalam “daftar hitam” akibat gagal mencapai mutu dan volume pekerjaannya tahun lalu, pihaknya menyatakan sampai saat ini masih nihil.
“Tapi di tahun ini, panitia lelang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sawahlunto, tidak dilibatkan oleh institusi itu dan lebih memilih untuk menguatkan pengawasan mutu pekerjaan rekanan,” jelas dia.
DPRD Sawahlunto meminta pelelangan paket proyek kota itu agar bisa dimulai di awal tahun anggaran.
Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, pekerjaan yang dilakukan rekanan sebagian besarnya tidak mampu menuntaskan kewajibannya seperti dituangkan di dalam kontrak perjanjian kerja.
Dari sebagian kecil yang dinyatakan tuntas, ternyata tidak memenuhi mutu dan kualitas spesifikasi teknis pembangunan fisik dan prasarana.
DPRD menilai, keterlambatan dimulainya pelelangan menjadi sebab utama, sehingga pihak rekanan harus berpacu dengan waktu yang sangat dekat dengan tutup tahun anggaran dan kondisi cuaca buruk yang biasa terjadi di kota itu pada akhir tahun.
Kondisi ini juga pernah diakui Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf, dia meminta pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan oleh rekanan.
Agar proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat kota itu.
Penulis: /EPR Sumber:Antara