26 C
Padang
Jumat, Mei 27, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Sawahlunto Gelar Diskusi Publik Bersama Jimly Asshiddiqie
S

Kategori -
- Advertisement -

Penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan etika, dinilai lebih tepat dibandingkan dengan mengedepankan hukum. Pasalnya, penerapan hukum memakan waktu yang lebih panjang.

Penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis etika, berbeda dengan dengan sanksi hukum. Etika lebih mengedepankan mendidik dan membina yang melanggarnya.

“Meski tidak meninggalkan hukum, saat ini sebagian negara besar telah mengedepankan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi publik, yang digelar di Hall PTBA – UPO Sawahlunto, Kamis (20/11).

Jimly mencontohkan, kasus yang menimpa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng, yang langsung mengundurkan diri. Dalam kasus tersebut, Andi Malaranggeng terlihat mengedepankan etika.

Meskipun, Andi Malaranggeng secara hukum belum memiliki vonis tetap, namun dengan legowo mengundurkan diri. Hal ini semesti patut diteladani pemimpin maupun pejabat yang ada di negeri ini.

Dalam pemerintahan daerah, lanjut Jimly, khususnya Kota Sawahlunto juga dapat diterapkan. Apalagi, Sawahlunto mengusung visi menjadi pemerintahan yang melayani.

Caranya, dengan membuat peraturan daerah yang terkait dengan etika penyelenggaraan daerah. Dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan yang efisien terhadap masyarakat.

Aturan atau kode etik tersebut, dapat dibuat dari tataran tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Jika hal ini dapat dibangun, Sawahlunto akan menjadi model bagai Indonesia ke depannya,” ujar Jimly.

Lebih luas pria yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengungkapkan, penerapan kode etik harus dibarengi dengan pendidikan akhlak, membangun karakter yang baik berdasarkan berbagai norma yang ada.

Pria kelahiran Sumatera Selatan, 17 April 1956 itu mengatakan, jika hanya mengedepankan hukum, baik hukuman mati maupun hukuman penjara, malah kejahatan semakin merajalela.

Saat ini, 97 negara sudah menghapuskan hukuman mati. Karena dinilai tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan tidak membuat jerah. Begitu juga dengan hukuman penjara, yang kini banyak dijadikan sekolah kriminal.

“Mungkin hanya di Sawahlunto penjara yang tidak penuh. Selebihnya over kapasitas, bahkan ada yang mencapai 300 persen dari kapasitas yang seharusnya. Ini menandakan penjara tidak membuat jera,” pungkas Jimly.

Sementara itu, Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf mengatakan penyelenggaraan pemerintahan yang beretika, merupakan tuntutan zaman untuk pemerintahan yang bersih dan baik.

“Dan itu nantinya, dimulai dari lingkungan sendiri. Sebagai dasar dari pemerintahan yang bersih dan baik itu dasarnya berada pada etika, logika dan estetika,” ungkap Ali Yusuf.

Nantinya, terang bapak tiga anak kelahiran 11 Mei 1970 itu, dalam pembuatan peratuan daerah, salah satu pasalnya akan menyinggung anti korupsi. Tentu semua itu melalui proses, dan tidak semudah membalik telapak tangan. (fadli/humas sawahluno)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img