Penulis: Rosa
Mahasiswi Strata I Prodi SPI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Relasi antara gereja dan negara pada masa kolonial Hindia Belanda merupakan isu historis yang penting untuk dikaji karena menyentuh pertemuan antara misi keagamaan dan struktur kekuasaan kolonial. Kehadiran gereja Kristen baik Protestan maupun Katolik di wilayah kolonial tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berada dalam kerangka politik, hukum, dan administrasi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang terlibat dalam dinamika kekuasaan kolonial.
Urgensi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa relasi gereja dan negara pada masa kolonial meninggalkan warisan historis yang masih berpengaruh hingga masa kini. Gereja di Indonesia kerap dipersepsikan sebagai bagian dari proyek kolonial, terutama karena kedekatannya dengan kekuasaan Belanda dalam bidang pendidikan, agraria, dan administrasi hokum. Persepsi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi gereja dalam membangun relasi yang setara dengan masyarakat pascakolonial yang plural dan sensitif terhadap sejarah penindasan kolonial.
Secara rasional, penelitian ini penting untuk mengisi celah dalam kajian sejarah gereja yang kerap menempatkan misi keagamaan secara normatif dan apologetik. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih menekankan kontribusi sosial misi Kristen, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, tanpa secara kritis mengulas keterkaitannya dengan kepentingan politik colonial.
Di sisi lain telah mulai menyinggung dimensi kekuasaan dalam misi kolonial, tetapi belum secara spesifik memfokuskan analisis pada relasi institusional antara gereja dan negara di Hindia Belanda dari sudut pandang historis-kritis dan poskolonial. relasi antara gereja dan negara di masa kolonial Hindia Belanda berlangsung dalam pola simbiotik yang hierarkis, di mana negara kolonial memegang kendali utama atas kerangka hukum dan administratif, sementara gereja beroperasi sebagai institusi keagamaan yang memperoleh legitimasi dan perlindungan dari kekuasaan tersebut.
Gereja Kristen, baik Protestan maupun Katolik, diakui sebagai badan hukum sehingga memiliki hak atas kepemilikan aset dan tanah, yang pada saat yang sama menempatkannya dalam sistem hukum kolonial yang mengikat dan membatasi otonomi institusionalnya.
Dalam konteks ini, misi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewartaan iman, tetapi juga sebagai agen sosial dan kultural yang berkontribusi pada pembentukan ketertiban kolonial melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan disiplin moral masyarakat pribumi. Pembahasan menunjukkan bahwa peran sosial misi sering kali berjalan seiring dengan kepentingan negara kolonial dalam menciptakan stabilitas dan loyalitas penduduk, sehingga misi keagamaan beririsan dengan praktik kontrol kekuasaan.
Relasi tersebut melahirkan ambiguitas etis dan teologis bagi gereja, karena kedekatannya dengan negara kolonial melemahkan peran kritisnya terhadap ketidakadilan struktural. Warisan relasi ini berdampak hingga masa pascakolonial, di mana gereja masih menghadapi tantangan historis dalam membangun relasi yang setara, otonom, dan kontekstual dengan negara dan masyarakat Indonesia yang plural.