23 C
Padang
Sabtu, Oktober 16, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Padang Panjang Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM
P

- Advertisement -

Padang Panjang, beritasumbar.com – Awal tahun 2021 menjadi permulaan yang sangat baik bagi Pemerintah Kota Padang Panjang. Kota berjulukan Serambi Mekkah ini dinobatkan sebagai Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada Walikota H. Fadly Amran, BBA, Datuak Paduko Malano didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Andika Dwi Prasetya,  Senin (4/1), di Auditorium Istana Gubernur Sumbar. 

Di waktu bersamaan Rumah Tahanan Kelas II B Padang Panjang juga meraih penghargaan UPT Pelayanan Peduli HAM yang diterima Kepala Rutan, Ismail.

Bertajuk “Recover Better, Stand Up For Human Right”, Andika menyampaikan, penganugerahan itu seyogyanya dilaksanakan  14 Desember tahun lalu dalam rangkaian peringatan hari HAM se- dunia yang ke-72.

“Menjelang hari HAM se-dunia kita melaksanakan pesta demokrasi, sehingga banyak penyesuaian. Namun, pelaksanaan hari ini tentunya tidak mengurangi makna serta pesan yang disampaikan,” sebutnya.

Dikatakan, dari 259 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat penghargaan, Sumatera Barat meraih 50,4 persen   kategori Peduli HAM dengan jumlah 11 Kabupaten kota peduli HAM dan  4 kabupaten cukup peduli HAM.

Kemudian, 24 UPT di Sumbar meraih Pelayanan Peduli HAM di antaranya, Rumah Tahanan Kelas IIB Padang Panjang. “Tentunya hal ini tak terlepas dari  dorongan dari gubernur, walikota maupun bupati. Terima kasih telah memberikan dukungan. Warga Sumbar patut berbangga,” ujarnya.

Sementara itu Irwan Prayitno menyampaikan ucapan selamat kepada 11 kabupaten/kota yang meraih penghargaan itu. “Meningkatkan kualitas pemenuhan hak  asasi manusia merupakan cita cita luhur kehidupan. Ini adalah keniscayaan yang harus ada. Aturan dipastikan betul betul ada,” jelasnya.

Gubernur Mengapresiasi 

Kemenkum HAM. Kemudian, meminta kabupaten dan kota mewujudkan berbagai kebijakan dalam Perda dan peraturan lainnya.

“Pelayanan publik dimaksimalkan sebagai bagian dalam menjaga  kemajuan HAM,” katanya.

Sementara itu, Walikota Fadly Amran menyampaikan, apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan ini. Setiap kebijakan Pemko mengedepankan hak asasi manusia. “Tugas negara adalah melindungi itu. Kami sangat concern sekali terhadap isu-isu penegakan HAM di Kota Padang Panjang,” tuturnya.

Dikatakan Fadly, penghargaan  ini turut menggambarkan  komitmen Kota Padang Panjang menjaga, melindungi, dan memajukan HAM. “Hak  yang diperoleh warga, antara lain hak anak, hak perempuan, hak lansia, dan difabel. Hak di bidang pendidikan, kesehatan,” ucapnya.

Sedangkan Ismail menyampaikan, penghargaan untuk Rutan Kelas II B  tak lepas dari dukungan Pemko Padang Panjang terhadap pelayanan publik di tempat itu, serta dukungan media yang selalu memberitakan pelayanan publik di sini. “Kita memberikan pelayanan publik kepada kaum disabilitas, anak-anak dan lansia,” pungkasnya. (Ben)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img