Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Kota Payakumbuh, di aula Dinas Pendidikan, yang berakhir Kamis (5/3), menghasilkan sembilan rumusan, yang akan disampaikan kepada pemerintah. Seluruhnya 60 peserta lokakarya, sepakat untuk mempertahankan kegiatan pembangunan bebasis masyarakat ini. Karena diyakini akan mampu menuntaskan persoalan kemiskinan diseluruh kelurahan Payakumbuh, selain memenuhi target dari program MDGs sendiri.
Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Payakumbuh, Riko Chandra bersama dua asisten koordinator Rony Satria dan Silvitri Sari Dewi, di Balaikota Payakumbuh, menginformasikan, Kamis (5/3), kesembilan kesepakatan yang ditelorkan itu, intinya mempertahankan keberadaan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai ujung tombak perencana dan pelaku pembangunan di tingkat kelurahan.
Rekomendasi itu lahir, setelah mendengar paparan dari sejumlah nara sumber, seperti disampaikan Konsultan Managemen Wilayah (KMC) Sumatera Barat Afriadi, M.Si, Satker Penataan Bangunan Lingkungan Sumatera Barat, Fatmaroza, Kepala Bappeda diwakili Onwilson, ST dan Kabid Cipta Karya Delni Putra, ST, selama lokakarya.
Kesembilan kesepakatan itu, menyatakan, BKM merupakan wadah untuk menampung aspirasimasyarakat kelurahan, yang harus tetap dipertahankan dengan meningkatkan capacity building dari BKM itu sendiri. BKM diharapkan menjadi mitra pemda. Kemudian, kelembagaan BKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pembangunan masyarakat kelurahan dengan menyiapkan regulasi berupa SK dari pemda.
Berikutnya, Forum BKM, Forum Kota Sehat dan Forum pemberdayaan lainnya dapat menjadi satu kesatuan forum dibawah payung (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)Payakumbuh. Seluruh aset yang dimiliki BKM disetiap kelurahan, berupa kegiatan fisik dan non fisik tercatat dalam sebuah buku profil yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk kelanjutan program ke depan.
Lembaga BKM dapat melaporkan Asset yang dimiliki kepada PJOK kecamatan dan PJOK Kecamatan dapat menyampaikannya ke Pemerintah Daerah. Selanjutnya, program-programpemberdayaan di luar PNPM diharapkan nantinya dapat melibatkan BKM dalam pelaksanaanya.Untuk pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan permaslahan kawasan tetapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri.
Sementara itu, Koordinator Forum BKM Payakumbuh Risman Mansyur dan anggotanya H. Syofyan S, SH, MM, meminta pemerintah pusat tetap memberdayakan seluruh koordinator kota dan anggota BKM sebagai ujung tombak pembangunan pedesaan atau kelurahan. Menurutnya, isu terhadap kelanjutan program yang masih abu-abu, jangan sampai terjadi, karena akan menambah persoalan bertambahnya pengangguran di seluruh kota/kabupaten di Sumatera Barat. Menurutnya, sekitar 15 ribu tenaga koordinator kota atau kabupaten dari PNPM Mandiri akan kehilangan pekerjaan, jika program ini ditiadakan.
Padahal, menurut Risman Mansyur dan Syofyan, selama sembilan tahun program PNPM berjalan, tercatat Rp34.794.250.000 dana APBN dan plus Rp10.815.000.000 dana APBD Payakumbuh, untuk menggerakkan pembangunan fisik dan non fisik di 62 kelurahan di kota ini (dulu 76 kelurahan, Red).
Kegiatan PNPM yang dilakukan selama sembilan tahun itu, di antaranya rehab rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 859 unit, pembuatan 1.318 KCK/jamban keluarga, 53.148 meter jalan beton, 3.362 meter pembukaan jalan baru, 6.890 meter perkerasan jalan, 3.786 meter pembuatan turap, pembuatan 45.144 meter drainase, 76 meter sarana perpipaan, 534 meter pembuatan duiker/gorong-gorong, serta puluhan proyek fisik lainnya dan 67 KSM ekonomi bergulir.
