Padang Pariaman – Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini meninjau lokasi bencana banjir, longsor, dan pohon tumbang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada Rabu, 29/9/2021 yang lalu.
Kunjungan Mensos didampingi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, S.P., Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto S.I.K., MSi., Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar Hefdi, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur SE MM, Kapolres Padang Pariaman AKBP Dian Nugraha HBWPS SH SIK beserta Pejabat Utama Polres Padang Pariaman, Sabtu 2/10.
Kunjungan Mensos tersebut untuk menyerahkan santunan kepada keluarga korban dan bantuan terhadap warga terdampak bencana serta melihat penyebab terjadinya bencana yang mengakibatkan delapan korban jiwa itu.
Ada dua lokasi bencana di Padang Pariaman yang dikunjungi Mensos yakni Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuak Aluang yang di lokasi itu terjadi banjir dan longsor yang mengakibatkan satu keluarga berjumlah tujuh orang meninggal dunia.
Pada saat itu Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan santunan senilai Rp105 juta untuk satu anggota keluarga yang selamat karena pada saat itu yang bersangkutan berada di Padang untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.
Sedangkan lokasi kedua yaitu di Nagari Manggopoh Pala Gadang Ulakan Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis yang di lokasi itu terjadi banjir dan pohon tumbang yang menewaskan satu orang warga dan tiga luka-luka saat ziarah ke Makam Syekh Burhanuddin.
Di lokasi itu Kementerian Sosial menyalurkan santunan senilai Rp15 juta untuk keluarga korban yang meninggal.
Diketahui Kemensos juga menyalurkan santunan untuk korban luka berat akibat bencana di dua lokasi itu.
Selain itu Kemensos juga memberikan bantuan logistik berupa sembako dan makanan bayi serta hal lainnya di lokasi bencana senilai Rp112 juta.
Dalam kesempatan itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan pada Rabu tersebut tercatat ada 33 peristiwa bencana terjadi di daerah itu yang mengakibatkan delapan orang korban jiwa.
“Setelah itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat dan menetapkan tanggap darurat 14 hari,” ujarnya. (Andra)
