Padang – Pemerintahan Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan sosialisasi mengenai penanaman modal dalam rangka untuk meningkatkan iklim investasi di daerah tersebut.
“Sosialisasi penanaman modal sangat diperlukan agar warga dan pelaku usaha, serta jajaran aparat pemkot yang bersinggungan langsung dengan penanaman modal lebih memahami berbagai kebijakan dan ketentuannya,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Padang, Senin.
Ia mengatakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan investasi dan usaha adalah pelayanan, khususnya pelayanan perizinan.
Namun pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan seharusnya juga menaati segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditegaskan dalam aturan yang ada.
“Pemerintah harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena pemerintah memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Menurut dia perbedaan persepsi dan kekurangan mengertian akibat adanya informasi yang tak benar diterima dalam pelayanan perzinan, dapat menghambat proses pelayanan perizinan itu sendiri.
Untuk itu, katanya, sosialisasi yang diadakan oleh Badan penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada seluruh stakeholder, agar kesalahpahaman dapat dikurangi.
Kepala BPMPTSP Kota Padang Didi Aryadi menyebutkan tujuan dari sosialisasi ini agar pelaku usaha dapat memiliki informasi dan gambaran mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal.
“Kami harapkan tercapainya persamaan persepsi antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dengan para pelaku usaha, serta diperoleh masukan untuk peningkatan pelayanan penanaman modal,” ujarnya.
Ia menambahkan sosialisasi ini akan diadakan selama empat hari dengan narasumber yang berasal dari berbagai kalangan, seperti akademisi, kepala Bank Indonesia (BI), kepala BKPMPPT Sumbar dan lainnya.
Sementara untuk peserta terdiri dari, unsur asosiasi profesi, pelaku usaha, unsur pemerintahan seperti SKPD dinas, kecamatan dan kelurahan. (Ant/Oleh M R Denya Utama)
