26 C
Padang
Kamis, Mei 26, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Komisi A DPRD Payakumbuh Desak Pemko Tunjuk Kabag Pertanahan
K

Kategori -
- Advertisement -

Payakumbuh – Komisi A DPRD Kota Payakumbuh desak Pemko Payakumbuh untuk memfungsikan bagian yang mengatur tentang pertanahan di kota ini. Sudah empat bulan lebih Perda tentang pembentukan SOTK Bagian Pertanahan bersamaan dengan SOTK Asisten III Setdako disetujui DPRD, namun pejabat kepala bagian pertanahan itu belum juga diangkat kepala daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD, Drs. H. Fitrial Bachri, dalam rapat kerja bersama Sekretariat Pemko Payakumbuh di ruang rapat komisi, Jum’at (6/8). Rapat kerja membahas KUA PPAS 2016 itu, dihadiri empat anggota komisi, meliputi Huruna Jamhur, S.Pd, Heri Iswandi Dt.Rajo Muntiko Alam, SE, H. Alhudri Dt. Rky. Mulie dan Yanuar Gazali, SE. Dari jajaran sekretariat dipimin Sekdako diwakili Asisten II H. A. Dt. Karaiang, M.Pd serta seluruh kabag, pejabat dari Bappeda dan DPPKA.

Terhadap KUA PPAS 2016, seluruh anggota Komisi A menyetujui rencana umum anggaran yang diajukan sekretariat, meski mengalami kenaikan lebih kurang sekitar 10% dari anggaran tahun sebelumnya. Malahan, Fitrial dan Hurina, meminta anggaran pembangunan fisik islamic centre beserta pengadaan tanahnya, jangan sampai gagal. “Kami tak ingin SKPD terkait, gagal merealisasi pembangunan islamic centre yang direncanakan menelan biaya Rp10 Miliyar itu,” tegas Hurina.

Kenaikan anggaran bagian-bagian lainnya yang diajukan, menurut Ketua Komisi Fitrial dan Dt. Rajo Muntiko Alam, seperti diajukan Bagian Humas untuk peningkatan surat kabar, Bagian Administrasi Umum buat kegiatan rutinitas pemko, dinilai sebuah yang wajar. Begitu juga tambahan anggaran Bagian Perekonomian dan Bagian Organisasi.

Sementara itu, soal pejabat yang akan mengelola tanah di kota ini, sesuai dengan Perda yang telah disetujui, seyogianya ditetapkan walikota. Dimaksudkan, jika terjadi persoalan tanah ditengah masyarakat, Komisi A dapat melakukan koordinasi dengan bagian yang bersangkutan.

Ketua Komisi A mencontohkan, adanya pengaduan warga soal pembangunan embung yang dikerjakan pemko di Limbukan, karena belum adanya pejabat yang menangani persoalan itu, akhirnya Komisi A hanya melakukan koordinasi dengan SKPD penanggung jawab fisiknya, sebut Fitrial.

Menanggapi masih kosongnya jabatan Kabag Pertanahan itu, disikapi positif oleh Asisten II Dt. Kariang dan Kabag Ortala Setdako Yasrizal. Menurut keduanya, pihak pemko masih menunggu rekomendasi dari Pemprov Sumbar untuk tambahan jabatan itu dalam SOTK Setdako Payakumbuh, meski untuk jabatan Asisten III sudah disetujui gubernur. Kendalanya, karena pihak pemrov juga menunggu rekomendasi tertulis dari Mendagri terhadap jabatan kabag pertanahan itu, ungkapnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img