Padang, BeritaSumbar.com,- KPK sedang dirundung duka atas berbagai permasalahan yang dihadapinya. Diawali dengan pemilihan Calon Pimpinan KPK yang diwarnai dengan penolakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia. Penolakan tersebut dikarenakan calon pimpinana KPK yang diloloskan oleh Panitia Seleksi merupakan orang-orang yang tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Capim KPK dalam fit and proper test yang dilakukan oleh DPR RI.

Beberapa pernyataan dari capim KPK seperti mengatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan OTT dan KPK kedepannya hanya fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satau bentuk lemahnya semangat anti korupsi capim KPK. Kemudian terpilihnya lima nama yang telah dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil karena memiliki rekam jejak yang buruk dalam upaya pemberantasan korupsi pada Jumat (13/9/2019) adalah bukti bahwa DPR RI bersama Presiden Jokowi ingin melemahkan KPK

Upaya pelemahan yang dilakukan secara sistematis dapat dilihat dari muatan isi yang terdapat dalam RUU KPK. Pertama, KPK dijadikan sebagai bagian dari lembaga lembaga eksekutif dan tidak lagi menjadi lembaga negara independen.  Pada Pasal 1 angka 3 RUU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU ini.

Hal tersebut berbeda dengan posisi KPK yang terdapat pada Pasal 3 UU KPK yang dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedua, untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas.

Permasalahan muncul karena Dewan Pengawas yang dipilih dan dibentuk oleh DPR atas usulan Presiden berpotensi memunculkan conflict of interest dalam melakukan kontrol karena akan rentan untuk dipengaruhi dan mempersulit KPK dalam melakukan penyadapan. Kemudian penggeledahan yang sebelumnya dilakukan dengan izin dari pengadilan serta keistimewaan yang dimiliki oleh KPK dalam hal penyitaan yang dapat dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan tergantikan dan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.

Atas beberapa alasan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak Pimpinan KPK terpilih bermasalah yang telah dipilih oleh DPR RI;
  2. Menolak Revisi terhadap Undang-Undang KPK;
  3. Menolak segala Upaya Pelemahan KPK.
loading...