Payakumbuh, beritaSumbar.com,- Rencana Pemerintah Kota Payakumbuh menggelontorkan anggaran milyaran rupiah untuk pengadaan bus listrik di lingkungan Dinas Perhubungan mendapat penolakan tegas dari empat fraksi di DPRD Kota Payakumbuh.
Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026, keempat fraksi secara kompak meminta pelaksanaan pengadaan tersebut ditunda hingga seluruh syarat dan kajian mendasar terpenuhi.
Dari tujuh fraksi yang ada, empat fraksi — NasDem, PAN, Golkar Bintang Pembangunan, serta Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra) — sepakat belum dapat menyetujui rencana tersebut. Keempat fraksi berpendapat pengadaan bus listrik belum didukung kajian yang memadai, belum jelas kebutuhannya, belum siap sarana prasarananya, serta belum sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah saat ini.
Selain itu, penggunaan dana TKD yang dikembalikan justru seharusnya diutamakan untuk mitigasi bencana dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat — salah satunya gaji PPPK paruh waktu yang baru Rp1,2 juta, jauh di bawah Upah Minimum Kota.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang diisi oleh 3 anggota PKB dan 1 dari Partai gerindra tersebut meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk menunda dan meninjau kembali terkait rencana pengadaan dan pembelian bus listrik tersebut.
Pernyataan fraksi Kebangkitan Indonesia Raya tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026.
Pemko Payakumbuh memasukan rencana pengadaan bus listrik yang bernilai Milyaran rupiah tersebut di Anggaran perubahan belanja daerah kota Payakumbuh tahun 2026.
Dalam sampaian tanggapannya, Fraksi Kebangkitan Indonesia raya melalui juru bicaranya mengatakan bahwa mereka bukan berarti menolak perkembangan teknologi yang ramah lingkungan di Kota Payakumbuh. Namun, setiap kebijakan pemerintah daerah yang menggunakan anggaran publik harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, kebutuhan yang jelas, skala prioritas, kesiapan daerah, kemampuan fiskal, serta manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya melihat bahwa rencana pengadaan bus listrik tersebut belum didukung oleh kajian yang memadai dan komprehensif, terutama mengenai kebutuhan masyarakat, jumlah calon pengguna, rute pelayanan, pola operasional, efisiensi, kesiapan sumber daya manusia, biaya operasional, hingga keberlanjutan pembiayaannya.
Di sisi lain, sistem dan infrastruktur pendukung transportasi umum di Kota Payakumbuh juga belum sepenuhnya tersedia dan memadai, termasuk halte serta berbagai sarana pendukung lainnya. Pengadaan bus tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pembelian kendaraan. Pemerintah harus membangun ekosistem transportasi secara keseluruhan agar bus yang dibeli nantinya benar-benar berfungsi secara optimal dan tidak menjadi aset daerah yang kurang produktif. Fraksi kebangkitan Indonesia Raya juga berpandangan bahwa kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh saat ini masih banyak yang lebih mendesak, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, serta kebutuhan masyarakat lainnya.
Oleh sebab itu, anggaran yang cukup besar untuk pengadaan bus listrik tersebut akan lebih baik apabila diarahkan terlebih dahulu kepada program- program yang mempunyai dampak langsung dan luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal lain yang menjadi perhatian serius dari fraksi gabungan PKB dan Gerindra ini adalah beban APBD setelah bus tersebut dibeli. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat potensi kebutuhan sekitar Rp. 280.000.000 per unit dengan total 47 unit yang di sediakan akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 13.211.714.133 setiap tahun untuk pemeliharaan bus listrik bedasarkan data BOK yang kami terima. Kondisi ini tentu harus menjadi pertimbangan yang sangat serius. Jangan sampai pengadaan kendaraan yang saat ini menggunakan anggaran belanja modal justru menimbulkan beban belanja rutin yang besar pada APBD setiap tahunnya.
Atas dasar tersebut, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai:
a. kebutuhan dan tingkat pemanfaatan bus oleh masyarakat;
b. kesiapan rute dan sistem transportasi umum;
c. kesiapan halte dan infrastruktur pendukung;
d. biaya operasional dan pemeliharaan;
e. kemampuan APBD dalam menanggung biaya jangka panjang;
f. manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat;
g. serta alternatif penggunaan anggaran yang lebih prioritas.
Dengan demikian, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya meminta agar perencanaan pembelian bus listrik tersebut di tunda dan ditinjau kembali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sampai seluruh aspek kebutuhan, kajian, kesiapan infrastruktur dan kemampuan pembiayaan
daerah benar-benar dapat dipastikan. Karena setiap rupiah APBD adalah uang rakyat dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Selain Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Permintaan untuk menunda pengadaan bus listrik juga muncul dari Fraksi NasDem, PAN, Golkar Bintang Pembangunan.
Fraksi NasDem:
Tunda Hingga Kajian & Sarana Pendukung Selesai Fraksi Partai NasDem meminta pelaksanaan pengadaan ditunda sampai seluruh catatan dan ketidakkonsistenan dalam Feasibility Study memperoleh klarifikasi resmi, kepastian hukum terpenuhi, serta sistem operasional dan sarana prasarana pendukung selesai dibangun dan dinyatakan siap digunakan.
“Pemerintah Kota tidak boleh memaksakan pengadaan hanya untuk mengejar waktu atau penyerapan anggaran. Fraksi NasDem akan mengawal dan meminta pertanggungjawaban atas tindak lanjut catatan ini melalui fungsi pengawasan DPRD,” tegas pendapat akhir Fraksi NasDem.
Fraksi PAN: Belum Menyetujui, Minta Ditunda
Fraksi PAN secara tegas menyatakan BELUM MENYETUJUI dan meminta agar pengadaan tersebut DITUNDA. Pernyataan ini disampaikan juru bicara fraksi saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi Golkar Bintang Pembangunan:
Sarana Belum Ada, Beban Anggaran Terlalu Besar Fraksi Golkar Bintang Pembangunan menyatakan belum sependapat dan menyarankan menunda pembelian bus listrik karena sarana dan prasarana pendukung belum tersedia. Pemerintah sebaiknya membangun sistem dan infrastruktur pendukung terlebih dahulu.
Dari data Feasibility Study yang diterima, Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tahunan untuk 13 unit bus listrik diperkirakan mencapai Rp3,6 miliar, angka yang dinilai akan membebani APBD.
“Butuh kajian mendalam dan persiapan matang, tidak perlu terburu-buru. Pengadaan ini juga tidak relevan dengan regulasi,” ungkap Juru Bicara Fraksi Golkar Bintang Pembangunan.
Terkait sikap empat fraksi tersebut, Ketua DPRD Payakumbuh, Wirman Putra, membenarkan hal itu saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Kamis malam (11/9/2026).
“Benar, empat fraksi menyampaikan catatan khusus terkait pengadaan anggaran mobil listrik di Dinas Perhubungan. Keempat fraksi tersebut adalah Golkar, PKB dan Gerindra, NasDem, serta PAN,” ujarnya.
Penolakan empat fraksi ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meninjau kembali rencana pengadaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Payakumbuh terkait sikap fraksi-fraksi tersebut.
