Pasangan Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi dan Wawako H. Suwandel Muchtar, punya keinginan tinggi agar hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Payakumbuh 2013, mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK Sumbar. Guna mewujudkan impian itu, seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pengelola keuangan, diminta serius mempertanggungjawabkan pengelolaan keungan daerah.
“WTP harus diwujudkan tahun 2014 depan,” tegas Walikota Riza Falepi saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kunci utama dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ditentukan oleh kompetensi, keahlian, dan perilaku para penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh peserta diminta serius mengikuti sosialisasi PP tersebut, agar tak mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.
Dikatakan, peserta sosialisasi agar dapat menyerap materi yang disampaikan narasumber, dan berperan aktif dalam sosialisasi dan mengemukakan permasalahan yang dialami selama ini disetiap SKPD. Pengalaman dan kesulitan yang terkait dalam pelaporan keuangan, dapat disampaikan. Agar, pasca sosialisasi seluruh aparatur penyelenggara keuangan daerah, memahami PP ini. Dan impian pemerintahan Kota Payakumbuh mendapatkan WTP terealisir tahun depan, katanya.
Sosialisasi yang dibidani oleh DPPKA Kota Payakumbuh tersebut direncanakan akan berlangsung selama dua hari, 9-10 September 2013. Diikuti peserta yang berasal dari staf pengelola pembuat laporan keuangan di seluruh SKPD serta para penyelenggara keuangan daerah yang terkait langsung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam pembukaan sosialisasi tersebut, hadir mendampingi walikota, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Drs. Syafwal, MM. Sedangkan sebagai narasumber dihadirkan Wakil Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Drs. Aloysius Baruna Triharta, MM dari Jakarta.
