24 C
Padang
Selasa, November 30, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Sumbar Jadi Daerah Pertama Selenggara Pilkada Serentak
S

Kategori -
- Advertisement -

BUKITTINGGI – Sebanyak 209 orang anggota KPU dari  9 provinsi di Sumatera, mengikuti bimbingan terknis tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang diselenggarakan KPU RI di Kota Bukittinggi, pada Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4) nanti.

Acara ini dibuka resmi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik pada Minggu (19/4) malam itu, dihadiri Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan ketua Bawaslu RI Muhammad.

Dalam kesempatan itu, Husni menyebutkan Sumbar menjadi daerah pertama penyelenggara pilkada serentak yang dilakukan pada 2005 lalu, kemudian disusul Aceh pada 2006 untuk pemilihan gubernur bersama 16 kepala daerah untuk kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

“Pilkada serentak yang diawali di Sumbar pada waktu itu merupakan yang terbesar diakukan di Indonesia, dan Sumbar kemudian menjadi contoh di Nasional untuk penyelenggaraan pilkada serentak tersebut,” sebut Husni.

“Melihat berhasilnya pilkada serentak itu, kemudian KPU RI menggagas proses pemilihan yang sama (serentak, red) terhadap 269 kepala daerah di 9 provinsi dan 260 kabupaten kota, dan gagasan KPU itu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat dengan pilkada serentak itu cukup efisien dari biaya penyelenggaraan,” ulas Husni yang juga mantan anggota KPU Sumbar.

Kemudian kata dia, untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada 269 proses pilkada itu, harus jelas teknis pelaksanaanya. “Makanya untuk menghadirkan pelaksanaan yang ideal, KPU perlu mengeluarkan regulasi soal dan seperti apa dari tahapan pilkada serentak itu nantinya,” ulas Husni.

Ditambahkannya, sebelum tahapan itu dilakukan, KPU tentunya  butuh atau perlu mengetahui teknis penyelenggaraannya. Untuk itu lah KPU menggelar bimbingan teknis untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember nanti.

Diterangkan Husni, Bintek yang digelar pihaknya itu akan mengupas regulasi KPU soal tahapan pilkada mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, pendataan pemilih dan tahapan lainnya hingga proses penetapan calon terpilih.

Selain soal regulasi tentang tahapan pilkada, tambah Husni, juga dalam bimtek juga mengali regulasi pendukung yang bersifat mengintegritaskan kinerja bersama penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan juga DKPP.

Hadirnya Bawaslu dan DKKP pada Bimtek itu bertujuan adanya persamaan pemahanam dalam pelaksanaan pilkada. Terlebih terhadap implementasi UU No. 8/2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dia menerangkan bahwa Bimtek ini yang kegiatan pertama dari rangkaian tiga kegiatatan bimtek yang akan dilaksanakan di tiga daerah berbeda.

Menariknya lagi bimtek ini, KPU juga melibatkan Bawaslu dan DKPP. “Ikut sertanya Bawaslu dan DKPP pada Bimtek KPU Ini, bertujuan mencari pemahaman antar tiga lembaga dalam melaksanakan, mengawasi pelaksanaan pimilu. Sebab di tingkat lapangan sering terjadi kesalah pamahaman antar tiga lembaga itu,” tukas Husni.

Sebenarnya, lanjut Husni, kalau kesalahan dilihat dari tingkat TPS saja, sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi apa bila kesalahan di TPS itu jumlahnya mencapai 10 persen dari 550 ribu TPS di seluruh Indonesia. “Maka jumlahnya tetap akan banyak. Dan hal itu menjadikan kinerja KPU cukup terganggu,” tukas dia lagi.

Begitu juga, terang Husni, jika satu dari 269 proses pilkada bermasalah, jelas berdampak akan menghambat kerja KPU RI dan juga KPU daerah dalam selenggarakan pilkada.

Disisi lain, Husni juga minta Bawaslu bekerja optimal, dan beri peringatan kepada anggota KPU (atau sesama tim) agar bisa berkerja lebih baik dan lebih teliti lagi. “Pasalnya KPU sangat menginginkan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional bisa berjalan baik dan lancar,” kata Husni.

Sedangkan Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan, regulasi untuk penyelenggaraan pemilu/pilkada serentak 2015 nanti memang harus diperbaiki.

“Soalnya, Pilkada sekarang ini harus kita baca sebagai regulasi yang baru, dibanding dari pilkada 2012, atau pun  dengan pileg dan pilpres. Salah satu bentuk regulasi yang diperbaruhi di antaranya menyangkut pendataan pemilih, atau pun proses penyelesaian sengketa pilkada serentak, yang nantinya diputuskan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Jimly

Dia juga menerangkan, dengan adanya perubahan regulasi pemilu itu juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pelaksanaan tahapan pilkada oleh penyelenggara. “Sebab dari pengaduan pemilu yang ditangani DKPP, pada pilkada tahun sebelumnya dibanding pileg dan pilpres, jumlahnya sama banyak. Namun dari potensi konfliknya, proses pilkada yang lebih kuat dibanding pileg dan pilpres lalu,” tukas Jimly.

Menghindari meningkatnya potensi konflik pada pilkada serentak nanti, Jimly mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk membuat langkah antisipasinya. Dia juga menerangkan, konsep pilkada sekarang ini cukup banyak potensi masalahnya.

Namun dalam tahap ini, permasalahan yang muncul dalam pilkada itu nantinya diselesaikan di MK, sedangkan posisi DKPP bertujuan untuk menjaga kehormatan penyelenggara, bukan tujuan menghukum.

Dalam tugasnya, DKPP hanya beri sanksi kepada penyelenggara pemilu, di mana sanksi itu berupa peringatan yang intinya mendidik penyelenggara pemilu, sehingga bisa tercegah kesalahan yang lebih berat. “Sedangkan untuk sanksi pemberhentian bagi penyelenggaran pemilu, putusan itu bukan lah bentuk unsur menghukum,” tegas Jimly. (s/jpnn)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img