27.1 C
Padang
Thursday, November 26, 2020
Beritasumbar.com

Riwayat Pemilu 1955
R

Kategori -

Pesta Demokrasi yang diadakan pada Tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? 

Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. 

Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. 

Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No.Partai/Nama DaftarSuara%Kursi
1.Partai Nasional Indonesia (PNI)8.434.65322,3257
2.Masyumi7.903.88620,9257
3.Nahdlatul Ulama (NU)6.955.14118,4145
4.Partai Komunis Indonesia (PKI)6.179.91416,3639
5.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)1.091.1602,898
6.Partai Kristen Indonesia (Parkindo)1.003.3262,668
7.Partai Katolik770.7402,046
8.Partai Sosialis Indonesia (PSI)753.1911,995
9.Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)541.3061,434
10.Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)483.0141,284
11.Partai Rakyat Nasional (PRN)242.1250,642
12.Partai Buruh224.1670,592
13.Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)219.9850,582
14.Partai Rakyat Indonesia (PRI)206.1610,552
15.Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)200.4190,532
16.Murba199.5880,532
17.Baperki178.8870,471
18.Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro178.4810,471
19.Grinda154.7920,411
20.Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)149.2870,401
21.Persatuan Daya (PD)146.0540,391
22.PIR Hazairin114.6440,301
23.Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)85.1310,221
24.AKUI81.4540,211
25.Persatuan Rakyat Desa (PRD)77.9190,211
26.Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)72.5230,191
27.Angkatan Comunis Muda (Acoma)64.5140,171
28.R.Soedjono Prawirisoedarso53.3060,141
29.Lain-lain1.022.4332,71
Jumlah37.785.299100,00257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No.Partai/Nama DaftarSuara%Kursi
1.Partai Nasional Indonesia (PNI)9.070.21823,97119
2.Masyumi7.789.61920,59112
3.Nahdlatul Ulama (NU)6.989.33318,4791
4.Partai Komunis Indonesia (PKI)6.232.51216,4780
5.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)1.059.9222,8016
6.Partai Kristen Indonesia (Parkindo)988.8102,6116
7.Partai Katolik748.5911,9910
8.Partai Sosialis Indonesia (PSI)695.9321,8410
9.Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)544.8031,448
10.Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)465.3591,237
11.Partai Rakyat Nasional (PRN)220.6520,583
12.Partai Buruh332.0470,885
13.Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)152.8920,402
14.Partai Rakyat Indonesia (PRI)134.0110,352
15.Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)179.3460,473
16.Murba248.6330,664
17.Baperki160.4560,422
18.Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro162.4200,432
19.Grinda157.9760,422
20.Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)164.3860,432
21.Persatuan Daya (PD)169.2220,453
22.PIR Hazairin101.5090,272
23.Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)74.9130,201
24.AKUI84.8620,221
25.Persatuan Rakyat Desa (PRD)39.2780,101
26.Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)143.9070,382
27.Angkatan Comunis Muda (Acoma)55.8440,151
28.R.Soedjono Prawirisoedarso38.3560,101
29.Gerakan Pilihan Sunda35.0350,091
30.Partai Tani Indonesia30.0600,081
31.Radja Keprabonan33.6600,091
32.Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)39.8740,11
33.PIR NTB33.8230,091
34.L.M.Idrus Effendi31.9880,081
lain-lain426.8561,13
Jumlah37.837.105514

Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny — sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

Sumber : https://kpud-medankota.go.id/pemilu-1955/

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Dinas PUPR Sosialisasikan Peraturan Dan SE Menteri PUPR

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh Sosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 14 Tahun 2020 serta Surat...

Galeri 28 Inovasi Dari SD Negeri 28 Payakumbuh

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz meresmikan galeri 28 sebagai inovasi dari SD Negeri 28 Payakumbuh menuju Sekolah Adiwiyata tingkat...

Ketum LPPKI Menjadi Narasumber Acara PKPA dan APSI Sumbar

Padang,BeritaSumbar.com,- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Azwar Siri.SH.Med.CPL menjadi narasumber sebagai pemateri dalam acara...

“Trinda Farhan Menyelami Visi Mulia Agam Madani Aristo Munandar”

Oleh Syaddam Anelka Abdillah Siapa yang tak kenal dengan Nama yang satu ini, Seorang Bupati yang ramah, mudah senyum...

Dua Minggu Menghilang,Juragan Padi Di Temukan Meninggal Dunia, Diduga Gantung Diri.

Tanah Datar,beritasumbar.com - Dua minggu pergi dari rumah,juragan padi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar di temukan tidak bernyawa dan sudah...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Nauclea Orientalis, Bunga Yang Mirip Virus Corona.

Oleh: Lidia Gusvita Nasra ~ Mahasiswa Biologi, Universitas Andalas, Padang Tak hanya perkembangan kasus virus corona yang dibicarakan saat...

Kontroversi Taman Nasional Komodo, Urgensi Antara Tempat Wisata atau Konservasi Komodo?

Oleh : Hafshah Mentari Zurisah ~ mahasiswi Program Studi S1 Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Siapa yang tidak tahu Taman...

DIKLATSAR Pecinta Alam Penting Bagi Pendaki Modern Maupun Pendaki Pemula

Oleh : SEPTIANI (Raff 400 Tst) ~ Mahasiswa Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Diklatsar Pecinta Alam, sebuah kata yang...

Waspada, Rumpon Asing Si Pembawa Masalah di Perairan Indonesia

Oleh : Dika Putri Sehati dan Shania Refka Fandesti ~ Mahasiswa Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Laut Natuna merupakan salah...

2021 Tatap Muka, Selamat Tinggal Kuliah Daring

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih ~ Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Sudah hampir 10 bulan semenjak Presiden...

Bumerang Microplastic Di Masa Pandemi

Oleh : Annisa Vitri, Arin Simatupang(Mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang) Seperti yang kita ketahui dunia...

Mahyeldi Audy Punya Kedekatan Dengan Pemerintah Pusat

Oleh Reido Deskumar Mahyeldi Audy tidak hanya memiliki visi misi dan program unggulan yang handal, akan tetapi juga memiliki...

Zulkifli Hasan Harus Banyak Belajar Dari Prestasi Irwan Prayitno Dan Mahyeldi

Kedatangan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN ke Sumbar beberapa waktu lalu, membuat pernyataan yang justru menyudutkan dirinya sendiri. “Apa saudara tidak bosan...

Asman Abnur Sebaiknya Mundur Sebagai Ketua Umum DPP IKA Unand

Oleh Reido Deskumar (Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas) Atmosfer Pilgub Sumbar semakin “angek”. Terlebih soal dukung mendukung yang diberikan...

Model Kepemimpinan Berkarakter dalam Konteks Manajemen Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan

Secara umum dalam era globalisasi menuntut supaya peran lembaga pendidikan untukmemberikan manajemen dan layanan yang profesional kepada masyarakat. Masyarakatsebagai pemakai lembaga pendidikan...
- Advertisement -