Oleh:Syaiful Anwar, SE., M.Si
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus II Payakumbuh)
Pembangunan pada hakekatnya merupakan ide yang berasal dari negara-negara maju yangmenganut paham liberalisme. Pada abad ke-20, para ekonom dunia sepakat bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan ekonomi lainnya di dunia adalah dengan caraperdagangan bebas. Pandangan dari pihak neoliberlisme ini mempunyai poin bahwa denganmeningkatnya produktivitas, perdagangan tanpa batasan dan halangan serta makin intensifnya kegiatan ekspor – impor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro suatu negara yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan pandangan tersebut kaum liberal membentuk sebuah rezim yang mengatur perdagangan bebas di dunia, yaitu WTO berperan sebagai lembaga yang mengatur perdagangan bebas danmekanisme persengketaan dagang yang mereduksi tarif secara keseluruhan hingga 90 %. Perdagangan yang di topang oleh modal ( capital) tidak dapat memberikan jaminan bahwaperdagangan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pendapatan suatu negara yang pada akhirnya dapat mereduksi kemiskinan di suatu negara. Krisis keuangan global danmeningkatnya harga minyak dunia memberikan efek berkurangnya kegiatan dagang antar negara dan meningkatnya bunga pinjaman luar negeri yang pada akhirnya negara – negara berkembang tidak mampu membayar hutangnya hingga membutuhkan bantuan dana dari rezim keuanganinternasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).
Bantuan dana yang diberikan oleh IMF disertai dengan Standard Adjustment Program (SAP) yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, perdagangan (terutama ekspor) dan privatisasi perusahaan-perusahaan yang dikuasai pemerintah serta memberikan keluasaan bagi pasar dalam mengatur perekonomian yang merupakan bagian dari pembangunan suatu negara. Peran negara yang semakin tergeser akibat adanya intervensi kebijakan-kebijakan dari rezim internasional yang berorientasikan oleh keuntungan (profit ) dan pasar ( market ) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Prof. Dr. Budi Winarno, MA, secara lengkap menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan neoliberalisme berkorelasi negatif terhadap kemiskinan dan pembangunan. Pertama, keyakinan yang berlebihan terhadap kebaikan dan kemampuan pasar dalam melakukan self-regulating.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara industri maju adalah akibat pembangunan yangditopang oleh intervensi negara yang efektif. Kedua, berangkat dari kenyataan bahwa globalisasi berlangsung dalam kekuatan, intensitas, dan wilayah yang tidak seimbang, di mana negara-negara maju terus mendesak agenda privatisasi dan liberalisasi di negara-negara berkembang sementara negara-negara maju melakukan proteksi ekonomi khususnya di bidang pertanian. Ketiga, meningkatnya kesaling tergantungan yang telah mengikis kekuasaan negara melalui integrasi pasar domestik sehingga negara tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengontrol jalannya pembangunan dan ekonomi nasional.
Dengan demikian, kemiskinan masih menjadi momok paling menakutkan bagi sebagian negara berkembang. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini perlu diselesaikan dengan segera dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Paling tidak akan menjadi solusi agar masyarakat di negara berkembang keluar dari jurang kemiskinan.
#SyaifulAnwar #Unand #Payakumbuh
