Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenegpera) dan Komisi V DPR RI punya perhatian tinggi buat Kota Payakumbuh. Pemerintah pusat memastikan membantu 921 warga miskin untuk merehab rumah mereka, dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Untuk tahap pertama, dalam bulan November ini juga langsung dikerjakan perbaikan 321 rumah warga miskin. Sementara, sisanya 600 rumah lagi, akan dikerjakan Desember bulan depan. Total anggaran buat kegiatan itu Rp7.080.000.000.
Launching pekerjaan rumah tersebut berlangsung dalam acara di GOR Serbaguna M. Yamin di Jalan Rky. Rasuna Said Payakumbuh, Kamis (21/11), dihadiri Deputi Perumahan Rakyat Kemenegpera Nanik Setiawati dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Mulyadi, Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Sekdako Benni Warlis dan Kadis PU Ir. Muswendri Evites serta sejumlah pimpinan SKPD.
Sementara itu, ke-921 warga miskin, penerima bantuan rumah bersama Kepala Kelurahan dan Camat juga ikut hadir, mendengar sosialisasi kegiatan pekerjaan rumah tersebut, yang benar-benar mengharapkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi disampaikan Deputi Perumahan Rakyat Kemenegpera Nanik Setiawati.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi, mengatakan, kegiatan bantuan perumahan terhadap warga miskin di Kota Payakumbuh, pantas diteladani oleh daerah lain. Tingginya peran serta masyarakat, membuat rumah yang dikerjakan bernilai tinggi, sangat layak untuk ditempati. Nilai partisipasi masyarakat mencapai 100% lebih dari bantuan Rp7,5 juta per rumah. “Pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, sangat senang memberikan bantuan perumahan buat Payakumbuh,” katanya.
Walikota Payakumbuh Riza Falepi dalam sambutannya pada acara launching bantuan perumahan, memberikan apresiasi yang tinggi buat Kemenegpera dan Komisi V DPR RI. Menurut Walikota, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi, politis Partai Demokrat, sangat aspiratif dan mau turun ke tengah masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah. Harapan kita, sebut Walikota, mudah-mudahan Payakumbuh selalu menjadi perhatian khusus bagi anggota DPR RI.
Keluarga-keluarga miskin yang akan menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) perbaikan perumahan ini, ditentukan langsung tim dari Kemenegpera yang turun ke Payakumbuh, dua kali berturut sekitar bulan Juli dan September 2013. “Tak ada intervensi dari pejabat pemerintah dalam penunjukan calon penerima perbaikan perumahan ini,” ungkap Kadis PU Muswendri.
Tahap pertama, berdasarkan hasil survei tim konsultan perencanaan Kemenegpera, tercatat 321 calon penerima bantuan BSPS. Setiap penerima BSPS akan mendapat bantuan perbaikan Rp7,5 juta. Tapi, ada 7 rumah yang nilai bantuannya Rp15 juta, karena kondisi bangunannya yang sangat memprihatinkan. Bantuan disalurkan kepada rekening penerima dan dicairkan untuk pembeli material atau bahan bangunan, berdasarkan rencana anggaran secara berkelompok.
Pekerjaan fisik dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Karena itu, partisipasi warga sangat diharapkan, guna meningkatkan nilai fisik di atas ketersediaan dana. Dalam pekerjaannya nanti, SKPD terkait telah berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan LPM setempat.
