spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

KBPII Sumbar Dukung Ahmad Muzani & Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo
K

- Advertisement -

BUKITTINGGI – Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Sumatera Barat menyampaikan aspirasi politik dengan mendorong dua tokoh nasional, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi tersebut disampaikan menyusul informasi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026. KBPII Sumbar menilai, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan dua figur yang memiliki kapasitas kenegaraan, pengalaman panjang di lembaga legislatif, integritas, serta komitmen kebangsaan yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Ketua KBPII Sumbar, dr. Harma Zaldi, mengatakan bahwa kedua tokoh tersebut telah menunjukkan kematangan dalam kepemimpinan dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan di tingkat nasional.

“Kami melihat Muzani dan Dasco sebagai dua figur yang telah teruji. Keduanya memahami konstitusi, berpengalaman panjang di lembaga negara, dan memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Inilah saatnya Presiden didampingi figur yang kuat, tenang, dan mampu bekerja untuk seluruh rakyat,” ujar Harma Zaldi dalam keterangan pers di Bukittinggi, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, Ahmad Muzani yang saat ini menjabat Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra memiliki karakter kepemimpinan yang tenang, bijaksana, serta kemampuan komunikasi politik yang mampu merangkul berbagai kekuatan.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, responsif dalam mengambil keputusan, dekat dengan masyarakat, serta memahami berbagai persoalan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kader PII dengan Wawasan Kebangsaan

Lebih jauh, Harma Zaldi menilai kedua tokoh tersebut memiliki nilai tambah karena merupakan kader Pelajar Islam Indonesia (PII) yang telah ditempa melalui proses kaderisasi, pendidikan kepemimpinan, dan penanaman wawasan kebangsaan.

Menurutnya, tradisi kaderisasi PII turut membentuk karakter kepemimpinan nasionalis-religius, yakni figur yang tidak hanya memiliki ketaatan beragama, tetapi juga menjunjung tinggi konstitusi dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Ia menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden. Lebih dari itu, Wakil Presiden harus mampu membangun koordinasi antarlembaga negara, menjaga stabilitas pemerintahan, membantu memastikan agenda pembangunan berjalan efektif, serta menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

“Wakil Presiden bukan sekadar pendamping. Ia harus mampu membangun koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas, membantu Presiden memastikan agenda pembangunan berjalan, dan menjadi pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Kanda Muzani dan Kanda Dasco memiliki modal itu,” tegasnya.

Mengedepankan Mekanisme Konstitusional

Meski menyampaikan dukungan terhadap kedua tokoh tersebut, KBPII Sumbar menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

KBPII Sumbar menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam mekanisme ketatanegaraan. Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Atas dasar itu, KBPII Sumbar mengajak seluruh kader dan alumni PII di berbagai daerah untuk mengawal proses tersebut secara santun, mengedepankan etika demokrasi, serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai sumber perpecahan.

Harma Zaldi menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan semata-mata tentang dukungan terhadap figur tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, dan masa depan bangsa.

“Keputusan akhir berada dalam mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden Prabowo untuk mengajukan calon kepada MPR. Apa pun keputusannya nanti, kami berharap proses berjalan sesuai aturan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Melalui pernyataan ini, KBPII Sumbar berharap dinamika ketatanegaraan yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan nasional, menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas, serta memastikan seluruh proses politik tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat.

Tan Gindo

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img