Sijunjung, BeritaSumbar.com,– Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di pelosok Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut menyangkut keselamatan nyawa masyarakat yang setiap hari harus melewati akses jalan yang memprihatinkan demi menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup.
Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mulai memprioritaskan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh, terutama jalan dan jembatan di daerah terpencil yang kondisinya telah rusak sejak 2023.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah jatuh korban. Jalan yang rusak, badan jalan tergerus longsor, hingga jembatan yang tidak lagi layak dilalui merupakan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.
Sorotan terhadap persoalan ini juga mengarah ke Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu hingga kini membutuhkan perhatian nyata pemerintah, khususnya dalam pembenahan akses infrastruktur.
Pangi Syarwi Chaniago, sebagai seorang putra daerah Sijunjung yang dan analis politik yang tampil melalui tvOne, menjadi salah satu wajah yang mengangkat perhatian publik terhadap persoalan infrastruktur dan kondisi jalan di daerah.
IRONI DAERAH BERSEJARAH
Sumpur Kudus bukan wilayah biasa. Daerah ini memiliki catatan penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia.
Pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948, Sumpur Kudus tercatat sebagai salah satu basis penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Bahkan, pada 19 Desember 1948, rapat militer penting PDRI pernah berlangsung di Silantai, Sumpur Kudus. Jejak perjuangan tersebut menjadi bagian dari sejarah mempertahankan eksistensi Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat menghadapi situasi genting akibat agresi militer Belanda.
Wilayah ini juga memiliki sejarah penggunaan pemancar radio atau sender radio pada masa PDRI, yang menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi perjuangan Republik. Sejarah tersebut merupakan bagian dari perjuangan PDRI, bukan PRRI.
Sumpur Kudus juga dikenal sebagai tempat kelahiran Buya Ahmad Syafii Maarif, cendekiawan nasional sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang pemikirannya dihormati di tingkat nasional maupun internasional.
Namun, muncul sebuah ironi. Daerah yang memiliki sumbangsih sejarah besar bagi Republik Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur dasar.
PEMBANGUNAN JANGAN HANYA BERHENTI DI PUSAT KOTA
Pemerintah pusat tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan proyek-proyek besar dan kawasan perkotaan. Masyarakat di pelosok negeri juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jalan yang layak, jembatan yang kokoh, serta akses transportasi yang aman.
Presiden Prabowo harus memastikan kementerian terkait, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten melakukan pendataan dan percepatan perbaikan infrastruktur yang membahayakan masyarakat.
Jika kerusakan sudah berlangsung bertahun-tahun, harus ada kejelasan: siapa yang bertanggung jawab, kapan diperbaiki, dan dari mana anggarannya.
Jangan biarkan masyarakat terus mempertaruhkan nyawa hanya untuk melewati jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Sumpur Kudus telah memberikan bagian dari sejarah perjuangan Republik. Kini saatnya negara memberikan perhatian nyata kepada Sumpur Kudus.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya megahnya gedung dan panjangnya jalan tol, tetapi juga sejauh mana negara mampu menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan bagi rakyat hingga ke pelosok negeri.
Jangan tunggu korban jiwa berjatuhan. Perbaiki jalan dan jembatan sebelum terlambat!