Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solok desak Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla segera mencabut kebijakannya yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak. Karena kebijakan itu dinilai sangat merugikan rakyat dan hanya menguntungkan mafia Migas.
Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Solok saat menggelar aksi damai di depan kantor Balaikota Solok,Jumat (21/11).
Dalam aksi menolak kenaikan BBM itu,mahasiswa menyampaikan orasi dengan tertib dan tidak ada aksi bakar ban,mendobrak pagar apalagi tindakan anarkis. Bahkan sebelum menyampaikan orasi, mahasiswa terlebih dahulu melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih.
Koordinator lapangan, Candra Irawan, dalam orasinya mengatakan, dengan menaikan BBM itu,Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melukai hati rakyat.Karena kenaikan itu hanya menguntungkan pihak asing yang mengusai pengelolaan sumber-sumber minyak dan gas (migas). Sementara rakyat kecil kehidupannya bertambah sengsara.
Untuk itu,kata Candra Irawan, Presiden Jokowidodo harus mencabut kebijakan kenaikan harga BBM karena tidak sesuai dengan UU No 12 tahun 2014 tentang APBN-P.
Disamping itu peresiden huga harus memberantas para mafia migas yang selama ini terbukti menguasai jalur perdagangan migas Indonesia.
HMI juga mengutuk berbagai tindakan represif aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang membabi buta melakukan tindakan kekerasan dalam setiap kegiatan pengamanan aksi mahasiswa sehingga menimbulkan banyak korban.
Kepada Pemerintah Daerah Kota Solok,HMI mendesak untuk segera meminimalisir dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian masyarakat Kota Solok.
“Kita minta Pemko Solok segera meminimalisir dampak kenaikan BBM,”kata Candra Irawan. Sementara itu Sekda Kota Solok,Suryadi Nurdal saat menemui mahasiswa yang sedang berunjuk rasa mengatakan sangat mengapresiasi cara mahasiswa HMI menyempaikan aspirasi. Ia berjanji akan memenuhi semua aspirasi itu sepanjang yang bisa dilakukan Pemko Solok. (haluan/eri)