Oleh: Delmansyah
BATUSANGKAR, BeritaSumbar.com — Panggung megah Festival Minangkabau 2026 di Lapangan Cindua Mato dan Istano Basa Pagaruyung telah dibongkar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui rilis resminya mengklaim acara yang berlangsung selama empat hari tersebut sukses besar. Angka kunjungan disebut menembus 9.000 orang, dan ekonomi masyarakat diklaim terdongkrak naik.
Namun, hasil penelusuran di lapangan menemukan realitas yang jauh dari gemerlap panggung. Di balik klaim “sukses dan meriah”, terdapat sejumlah kejanggalan serius: mulai dari transparansi anggaran yang tidak tercatat di situs resmi, dugaan pungutan jutaan rupiah untuk stand, hingga pertanyaan mendasar tentang siapa sebenarnya yang menikmati perputaran uang di festival ini.
Misteri Anggaran Rp 100 Juta yang “Gaib” di SPSE
Ketika tim media mengonfirmasi besaran anggaran festival ini kepada Kepala Dinas Pariwisata Tanah Datar, Inhendri Abas, ia menyebutkan angka sekitar Rp 100 juta.
Sayangnya, pernyataan ini memunculkan tanda tanya baru. Saat tim media melakukan penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Tanah Datar melalui situs https://spse.inaproc.id/tanahdatar/, tidak ditemukan satu pun paket pekerjaan atau tender yang berkaitan dengan tema Festival Minangkabau 2026.
Jika anggaran tersebut menggunakan dana APBD, mengapa proses pengadaan barang dan jasanya tidak tercatat secara transparan di sistem publik?
Dalih “Uang Kebersihan” vs Fakta Pungutan Rp 3 Juta
Kejanggalan lain tercium di area Lapangan Cindua Mato. Seorang staf Dinas Kominfo yang juga penyiar radio sempat memberikan pembelaan terkait daya beli di acara tersebut. “Lai ba jua bali pedagang nyo, Del,” ucapnya melalui sambungan telepon. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan bagi peserta stand, melainkan hanya uang kebersihan. Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Kadis Pariwisata.
Faktanya, tata kelola stand di lapangan menunjukkan adanya klasifikasi yang sarat ketidakjelasan. Ada empat jenis stand yang berdiri:
- Stand Sponsor: Besaran nilai sponsor yang masuk tidak diketahui publik. Publik masih menunggu laporan pertanggungjawaban dari Panitia Pelaksana yang diketuai oleh Sekda Tanah Datar, Abdurrahman Hadi.
- Stand Peserta Instansi (seperti Bawaslu): Stand kategori ini dikonfirmasi tidak dipungut biaya.
- Stand VIP: Dari berbagai sumber yang dihimpun awak media, terdapat temuan dugaan pungutan sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta untuk satu stand VIP selama tiga hari perhelatan.
- Stand Kaki Lima: Pedagang kecil yang berjualan di sekitar area.
Jika pemerintah daerah bersikeras hanya memungut “uang kebersihan”, mengalir ke kantong siapa uang jutaan rupiah dari stand VIP tersebut?
Infrastruktur Buruk: 9.000 Pengunjung Itu Siapa?
Dalam rilis resminya, Bupati Tanah Datar menyebut ada sekitar 5.000 kunjungan ke Istano Basa Pagaruyung dan 4.000 kunjungan ke area stand UMKM. Klaim ini terasa ironis jika disandingkan dengan pantauan di media sosial.
Keluhan terbesar masyarakat dan netizen justru berpusat pada infrastruktur jalan yang rusak dan berlubang menuju lokasi acara. Muncul keanehan logika: dengan akses jalan yang tidak memadai, darimana datangnya ribuan pengunjung tersebut?
Apakah mereka benar-benar wisatawan dari luar daerah dan mancanegara yang datang membawa devisa, atau sekadar aparatur sipil negara (ASN) daerah yang diwajibkan hadir untuk meramaikan acara dinas?
Panitia Memilih Bungkam
Untuk mencari keseimbangan berita (cover both sides) dan meminta kejelasan terkait aliran dana sponsor serta dugaan pungutan stand, tim media telah mencoba menghubungi Ketua Panitia Festival Minangkabau sekaligus Sekda Tanah Datar, Abdurrahman Hadi, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban atau klarifikasi apa pun dari yang bersangkutan.
Kini, masyarakat Pagaruyung dan Tanah Datar berhak menuntut hasil audit yang transparan dari pihak terkait. Pidato penutupan tentang multiplier effect (efek ganda) ekonomi terdengar indah, namun publik butuh bukti nyata.
Ekonomi siapa yang sebenarnya terdongkrak? Apakah ekonomi para pedagang kecil dan UMKM lokal, atau sekadar mempertebal kantong segelintir pihak yang menerima aliran dana “tak resmi” dari panggung festival? Masyarakat menanti jawaban. (McD)