Sawahlunto – Ketua Komisi III DPRD Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar), Deri Asta menilai dukungan infrastruktur jalan bagi kota itu sebagai kota wisata tambang yang berbudaya, masih minim dan perlu pembenahan menyeluruh.
“Akibatnya potensi kepariwisataan serta pertambangan mineral dan batu bara di kota ini, sulit untuk bersinergi guna menopang kebutuhan ekonomi masyarakat,” kata dia di Sawahlunto, Selasa.
Menurutnya, hal itu terjadi salah satunya akibat tidak proaktifnya institusi terkait dalam melakukan lobby-lobby di level pemerintahan lebih tinggi, untuk meraih program-program pembangunan infrastruktur khususnya jalan.
Sementara, lanjutnya, sebagian besar ruas yang melintasi kota itu berstatus jalan provinsi dan jalan lintas negara, yang pengelolaannya tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.
“Lemahnya koordinasi antara dinas terkait dengan sejumlah balai pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wilayah Provinsi Sumbar, diduga menjadi penyebab utama dan membutuhkan perhatian serta dorongan bersama,” ujar dia.
Kemudian, lanjutnya, titik lemah juga terlihat dari kurangnya koordinasi antar sesama pemerintah daerah dengan daerah-daerah di sekitar kota itu, dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah agar terintegrasi baik dalam menyambungkan sejumlah ruas jalan guna mendukung potensi yang ada di daerah masing-masing.
Padahal, jelasnya, koordinasi tersebut sangat dibutuhkan dan cukup memiliki peranan penting dalam memaksimalkan efek berantai pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan pertambangan yang ada di kota itu.
“Sederhananya kota ini memiliki potensi wisata dan tambang, tanpa didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai maka yang terjadi adalah potensi tersebut akan saling menghancurkan dan pengelolaannya tidak akan maksimal,” kata dia.
Sementara, lanjutnya, ketergantungan terhadap peranan dua potensi tersebut masih tinggi bagi pendapatan asli daerah itu dari sektor retribusi dan royalti.
“Bahkan visi kota tambang yang berbudaya itu sendiri masih sulit diterjemahkan dan nyaris tidak memberikan keuntungan apa-apa terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat luas, selain pendapatan sektor pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah,” kata dia.
Sumber: Antara/Oleh Junisman
