Kurangnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Instansi pelayanan kesehatan terkait di Kota Payakumbuh, dikeluhkan oleh para lurah serta Kepala Puskesmas se-Kota Payakumbuh. Hal ini terungkap saat BPJS Kesehatan cabang Bukittinggi yang masih membawahi Kota Payakumbuh, melakukan Pertemuan Koordinasi dengan Pemko Payakumbuh serta Kepala Puskesmas, di Aula lantai III, Balaikota Payakumbuh, Bukik Sibaluik, Selasa (1/4).
”Kurangnya koordinasi ini menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, apalagi dalam keadaan mendesak. Harus membawa surat keterangan dari kelurahan, obat yang tidak tersedia di Rumah Sakit, sampai pelayanan yang kurang memuaskan” kata Lurah Tanjung Pauh, Bakhtarudin.
Selain itu, tambah Bakhtarudin, pelayanan yang kurang memuaskan ini membuat masyarakat merasa dirugikan. Lain halnya dengan tujuan BPJS Kesehatan yang akan menjamin kesehatan masyarakat, dari lahir hingga meninggal.
Diakui oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Bukittinggi, Drs. MB. Sjahjadi, MM, Apt., AAK bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Asfurina, masalah yang timbul dilapangan, memang sangat banyak. Terlebih lagi, pemberlakuan BPJS Kesehatan yang baru dimulai 1 Februari 2014 yang lalu, masih dalam tahap perjalanan awal. ”Untuk itulah BPJS Kesehatan, mengadakan pertemuan koordinasi ini dengan berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga, masalah-masalah yang timbul, bisa kami dengar sebagai bahan evaluasi” jawab Sjahjadi.
Menurut Sjahjadi lagi, pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, memang berbeda dengan Askes maupun Jamkesko yang dulu diberlakukan di Kota Payakumbuh. ”Masa peralihan ini, pastinya membutuhkan waktu dan proses. Kadang, juga terbentur dengan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Untuk itu, kami membutuhkan bantuan dari semua pihak, sehingga program ini dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi” ujar Sjahjadi.
Dilain pihak, Pemko Payakumbuh melalui Wawako Suwandel Mukhtar, mengharapkan pertemuan koordinasi ini membawa hasil yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sehingga, target Pemerintah pada tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia telah memiliki Jaminan Kesehatan.
”Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, tentunya memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, mari kita saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam mensukseskan program Pemerintah ini. Sehingga, tidak ditemukan lagi, masyarakat yang menderita karena kekurangan biaya untuk berobat” simpul Wawako.
Sebagai informasi, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Payakumbuh sampai dengan bulan Maret 2014, mencapai 99.195 orang. Terdiri dari PNS 21.174 orang, TNI 2.397 orang, POLRI 982 orang, Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI, Jamkesmas) 34.128, PBI APBD (Jamkesko) 40.000 dan Peserta Mandiri 514 orang.
