Dialog politik antara pemerintah dengan pengurus parpol, ormas dan tokoh masyarakat Payakumbuh, berlangsung di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Selasa (12/5). Kegiatan yang dihelat Badan Kesbangpol Sumbar bersama Kantor Kesbangpol Payakumbuh itu, dibuka Walikota Riza Falepi. Dari dialog politik itu, ke depan, diharapkan partisipasi warga Sumatera Barat, khususnya Payakumbuh, menyukseskan Pilkada, Pileg dan Pilpres kian meningkat.
Sepanjang dialog politik itu, ikut jadi peserta Ketua DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kapolresta AKBP Yuliani, SH, serta Dandim 0306/50 Kota diwakili Perwira Penghubung Mayor Inf. M. Khomsah, Kepala Kesbangpol Payakumbuh Dra. Elfriza Zaharman Sementara itu, tampil sebagai nara sumber Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda, SE, M.Si, Dekan FISIP Unand Prof. Dr.Nursyirwan Effendi, dan Walikota Payakumbuh Riza Falepi.
Walikota Riza Falepi dalam sambutannya mengatakan, pada era reformasi sekarang ini, arti demokrasi banyak disalah artikan sebagian masyarakat. Caci maki dan perkataan tidak sopan, dilontarkan sebagian masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah.
Padahal, sebagai anak bangsa yang berbudaya, memiliki karakter yang sesuai dengan kaedah agama dan Pancasila, seyogianya sebuah sindiran itu disampaikan dengan bahasa yang santun dan baik. Menurut walikota, kritikan yang konstruktif dan solusi yang tepat, akan membawa perubahan kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Karena itu, keterlibatan seluruh parpol, ormas dan tokoh masyarakat, sangat diharapkan pemerintah, dalam membangun karakter anak negeri ini. Musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan, budaya yang harus dipelihara dan dikembangkan, karena merupakan adat istiadat Minangkabau yang sangat relevan dengan Pancasila. Peran parpol sangat diharapkan dalam menciptakan pembangunan politik di kota ini, sebut walikota.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda, menyampaikan, gol yang ingin dicapai dari dialog politik itu, selain terciptanya pembangunan politik yang makin baik, juga makin tingginya tingakt partisipasi masyarakat Sumbar pada pemilihan gubernur dan bupati/walikota serentak di Sumbar, 9 Desember 2015.
Dikatakan, pada pemilihan anggota legislatif 2014, tercatat 70% lebih angka partisipasi masyarakat yang ikut pemilu. Tapi, pada Pilpres tahun yang sama, angkanya jadi turun menjadi 65,19%. Harapannya, pada pilkada serentak, melibatkan 13 kota/kabupaten dan pilgub Sumbar nanti, mudah-mudahan keterlibatan masyarakat mencapai 75%. Dari dialog politik secara maraton di Sumbar ini, target keikutsertaan warga pada Pilkada nanti akan tercapai,” tegasnya.
