Pekanbaru – Sebanyak 22 Puskesmas di Kota Padang, Provinsi Sumbar dan 20 Puskesmas di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berhasil menerapkan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), dalam penilaian selama enam bulan periode Desember 2014-Mei 2015.
“Penilaian KBK itu ditetapkan melalui empat indikator kinerja diterapkan oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yakni di antaranya angka kontak komunikasi peserta, dan rasio rujukan non spesialistik,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divre II Sumbagteng, Benjamin Saut PS di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan itu, terkait hasil pemaparan KBK dalam rapat baru-baru ini “diskusi fokus hasil uji coba penilaian penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada Puskesmas Kota Padang dan Puskesmas Kota Pekanbaru.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan, Plt. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Tjarda Muchtar, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Menurut dia,bagian dai empat indikator itu juga termasuk angka perpindahan peserta ke FKTP lain, dan ratio prolanis berkunjung ke FKTP.
Ia menyebutkan, bahwa hasil uji coba terhadap empat indikator tersebut selama periode enam bulan di Kota Pekanbaru tercatat bahwa indikator angka komunikasi peserta semula berada diangka pada angka 19,83 persen pada November 2014 meningkat drastis menjadi 163,56 persen pada Mei 2015.
“Untuk indikator rasio rujukan non spesialistik juga mengalami penurunan dari angka 6,3 persen pada November 2014 menjadi 4,4 persen pada Mei 2015,” katanya.
Selain itu, perpindahan ke FKTP lain juga mengalami penurunan seperti yang diharapkan yaitu dari 0,01 persen pada Desember 2015 menjadi 0,004 persen pada Mei 2015.
Disamping itu, katanya lagi, indikator ratio kunjungan prolanis mengalami peningkatan signifikan diangka 1,13 persen menjadi 87,63 persen pada Mei 2015.
“Dari satu Puskesmas yang memenuhi ke empat indikator KBK tersebut pada Desember 2014, maka setelah enam bulan atau pada Mei 2015 sudah 20 Puskesmas yang diuji coba telah berhasil mencapai indikator KBK sebagaimana yang diharapkan,”kata Benjamin Saut.
Terkait keberhasilan itu, maka Kota Padang dan Kota Pekanbaru menjadi contoh nasional dan telah dilakukan workshop pada 12 propinsi agar diterapkan di seluruh Indonesia, demi mencapai peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya Peserta.
Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Riau sekaligus Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), Dr. Nuzelly, mengatakan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Tim KMKB, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menorong perkuatan implementasi Puskesmas.
Sebab perkuatan ini, katanya akan berdampak pada peningkatan kompetensi dokter di Puskesmas dan pelayanan bermutu terhadap peserta.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Drg. Helda bertekad akan terus menerapkan empat indikator KBK secara tersistem sekaligus menjadi penilaian kinerja Puskesmas.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, menyampaikan bahwa bentuk sinergi dan kolaborasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Kota Pekanbaru merupakan “role” model yang akan dijadikan contoh di Indonesia, atas kesepakatan bersama antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan.
(Ant/Oleh Frislidia)