Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Fraksi PPP DPRD Kab. Limapuluh Kota melalui ketua Syafril, S.Ag menyorot kondisi kesejahteraan masyarakat Limapuluh Kota dalam pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2025. Selasa, 23 Juni 2026.
Fraksi PPP memandang bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 3,46% harus dievaluasi secara serius. “Pertumbuhan ekonomi kita terjun bebas sejak 2022 yang tidak pernah kurang dari 4%. Selain itu kami juga menyorot terjadinya peningkatan pengangguran yang awalnya 3,68% menjadi 3,78%. Dua hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius oleh pemerintah daerah”. Ujar Syafril yang juga merupakan Wakil Ketua BK DPRD Limapuluh Kota.
Disisi lain, Fraksi PPP juga mengapresiasi penurunan kemiskinan dari 27,72% di tahun 2024 menjadi 24,61% tahun 2025 serta mengapresiasi peningkatan IPM ditahun 2025. Akan tetapi, sayangnya Limapuluh Kota masih berada di peringkat 5 paling belakang dipeningkatan IPM di Sumatera barat. “Fraksi PPP berharap seharusnya kita berada di 5 besar terbaik.Ini harus menjadi catatan kita bersama.” Kata Syafril yang bertindak sebagai juru bicara fraksi PPP.
Dua poin yang disampaikan Fraksi PPP melalui Syafril ditekankan harus menjadi evaluasi khusus bagi Pemda Limapuluh Kota untuk kedepan. “Apagunanya kita punya mimpi begitu tinggi tapi masyarakat 50 Kota tidak mendapat rasa peduli. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi juga sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kalau memang kurang erat, ayo semakit kuat kita ikat. Jangan sampai egosentris kepentingan menjadikan masyarakat 50 kota menjadi korban.” Ujarnya.
Selain itu, Fraksi PPP juga tidak melupakan pada sisi pembangunan fisik dan inprastruktur, Frasksi PPP memandang masih banyak yang mesti dijadikan PR oleh pemerintah daerah, namun yang tidak kalah penting adalah membangunan akhlak dan moral di tengah2 masyarakat, memfungsikan para alim ulama sebagai penyejuk di tengah-tengah panasnya situasi dan kondisi masyarakat, banyaknya generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas serta maraknya kasus narkoba di limapuluh kota, anak-anak yang putus sekolah.
“Inilah pertanyaan dan tugas besar kita yang paling mendasar saat ini dan saat-saat masa mendatang, dan untuk itu mohon sdr Bupati dapat memberikan perhatian dan jawaban.”
“Kemudian orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu Fraksi PPP memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Lima Puluh Kota.” tutup Syafril melalui mimbar mewakili anggota Fraksi PPP yaitu Taufik Hidayatullah Ihsan dan Pen Yul Hasni.