30 C
Padang
Minggu, September 25, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Sumbar Identifikasi Rumah Dinas Jadi Catatan BPK
S

Kategori -
- Advertisement -

[dropcap font=”0″]K[/dropcap]epala Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Novrial mengatakan pihaknya telah bisa mengidentifikasi 101 rumah dinas yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2013.

“Laporan Pemprov tahun itu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni, namun ada catatan yang diberikan oleh BPK, salah satunya tentang rumah dinas di Sumbar,” kata dia di Padang, Kamis.

Menurut dia, BPK RI mencatat ada 101 rumah dinas milik Pemprov Sumbar yang berpotensi bisa diselamatkan kembali untuk menjadi aset. Rumah dinas itu terbagi atas 67 unit dihuni oleh orang yang tidak berhak dan 34 lainnya masih belum diidentifikasi dan belum bernilai.

“Kita sudah identifikasi semua dan telah memiliki data lokasi rumah dinas dan siapa yang tinggal di sana saat ini,” kata dia.

Dia mengatakan, rumah dinas yang menjadi catatan BPK itu merupakan peninggalan sejumlah kantor wilayah (Kanwil) pada saat otonomi daerah dulu yang admnistrasinya tidak lengkap, sedangkan rumah dinas milik Pemprov Sumbar yang berasal dari APBD telah tercatat dengan baik.

“Pemprov Sumbar memiliki sekitar 400 rumah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, 101 di antaranya menjadi catatan BPK” kata Novrial.

Dia mengatakan, 101 rumah yang telah teridentifikasi itu akan dipertahankan sebagai aset oleh Pemprov Sumbar, terutama bagi rumah dinas yang dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemerintahan.

“Kemungkinan besar, tidak ada yang akan disewa jual,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, aset memang menjadi persoalan yang cukup komplek di Sumbar, karena banyak kelengkapan administrasinya yang hilang saat gempa 2009.

“Aset hibah dari sejumlah kanwil saat otonomi daerah dulu juga ada yang kurang lengkap administrasinya, sehingga tidak tercatat sebagai aset. Namun dengan berkonsultasi kepada BPK RI, secara berangsur-angsur telah kita perbaiki administrasinya,” kata dia.

Menurut dia, Biro Aset Pemprov Sumbar sengaja dibentuk untuk membereskan persoalan aset tersebut.

 

Antara/ **/mko
- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img