Padang – Kartu pengendali Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram yang rencananya digunakan pemerintah untuk menjaga agar gas bersubsidi tidak salah sasaran, tidak kunjung diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat(Sumbar).
“Hingga saat ini kita masih menunggu kartu pengendali itu. Namun, informasinya masih belum ada sampai sekarang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Listrik dan Migas Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumbar Heri Martinus di Padang, Jumat.
Menurut dia, dalam peluncuran kartu pengendali itu di pulau Jawa beberapa waktu lalu, masih ditemui masalah terkait efektifitasnya untuk mengendalikan distribusi LPG tiga kilogram bersubsidi.
Dia menduga, kementrian terkait melakukan evaluasi terhadap permasalahan itu.
Selain itu, dia mengatakan belum mengetahui apakah Sumbar akan menerima kartu itu atau tidak karena kartu pengendali itu biasanya dibagikan kepada daerah yang telah dinyatakan close seluruhnya dalam hal konversi minyak tanah ke gas.
“Kita di Sumbar dari 19 kabupaten dan kota baru tiga daerah yang telah dinyatakan close konversi yaitu Kota Padang, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, karena itu belum tentu kita mendapatkan kartu kendali itu,” katanya.
Dia menjelaskan, peluncuran kartu kendali itu dilatarbelakangi masih banyaknya pendistribusian gas subsidi yang tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya menggunakan gas non subsidi, malah menggunakan gas subsidi.
Tujuannya sangat bagus, karena itu kita tentu sangat berharap kartu pengendali juga akan diberikan untuk Sumbar, katanya.
Senada, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Wardarusmen mengatakan, pihaknya memang belum menerima informasi terkait kartu kendali itu. “Kita tunggu saja,” katanya.
Dia mengatakan, untuk konversi minyak tanah ke gas di Sumbar hingga saat ini masih terus dilakukan.
Menurut data, dari tahun 2012 hingga 2014 pemerintah telah menyalurkan 759.407 paket tabung gas bersubsidi tiga kilogram di daerah itu untuk mendukung konversi minyak tanah ke gas.
Rinciannya, menurut dia, tahun 2012 sebanyak 1.024 paket, tahun 2013 sebanyak 424.674 paket dan tahun 2014 sebanyak 333.707 paket.
Jumlah itu masih di bawah kuota yang diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yaitu sebanyak 971.420 paket. Kekurangan itu sudah kita usulkan agar bisa dilanjutkan tahun ini, katanya.
Sumber: Antara/Oleh Agung Pambudi
