29.7 C
Padang
Wednesday, October 21, 2020

Seskab Tegaskan Perpanjangan Kontrak Freeport Baru Akan Dibahas 2019

Jakarta – Pemerintah memastikan sampai sejauh ini belum ada persetujuan atas perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Pemerintah akan duduk bersama membahas masalah kontrak karya Freeport itu pada tahun 2019, atau sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak karya Freeport pada tahun 2021 mendatang.

“Jadi spekulasi macam-macam itu tidak benar bahwa ada surat yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM itu sebenarnya hanya memberi, semacam memberi tahu bahwa OK kita akan sepakat duduk bersama di tahun 2019,” kata Pramono Anung kepada wartawan seraya menyebutkan, karena memang peraturan perundang-undanganya mengatur bahw negosiasi itu akan dilakukan pada dua tahun sebelum kontrak habis.

Berarti pemerintah belum memberikan jaminan sama sekali? “Ya pemerintah sama sekali ingin duduk denganFfreeport dalam 4 poin yang menjadi standing position dari pemerintah. Kalau itu bisa dilakukan maka perundingan akan dilakukan,” tegas Pramono kepada wartawan seusai mengikuti acara penyerahan DIPA 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12) siang.

Keempat syarat dimaksud adalah:  Pertama, Freeport harus mampu memberikan keuntungan bagi Papua dan Papua Barat, selain itu perusahaan tersebut juga harus memberikan kontribusi pembangunan industri pertambangan di Indonesia.

Kedua, Freeport harus meningkatkan kandungan lokal, baik berupa barang maupun jasa. Ketiga, Freeport harus melibatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia. Termasuk kemungkinan mendorong pertumbuhan pasar modal. Dan Keempat, iklim investasi di Indonesia harus dijaga, tidak hanya untuk calon investor, tetapi investor yang sudah ada di Indonesia.

Tidak Punya Beban

Terkait dengan rencana DPR-RI membuat angkat tentang keberadaan PT Freeport Indonesia, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa urusan angket, urusan Pansus (Panitia Khusus) dan urusan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu sebenernya urusan parlemen.

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali. “Beliau tentunya tentunya akan dengan senang hati akan ada pernyataan terhadap itu, tetapi yang jelas bahwa Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport sehingga dengan demikian kalau harus melakukan pembahasan, perpanjangan dan sebagainya yang diutamakan oleh Presiden adalah untuk kepentingan bangsa,” pungkas Pramono.

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Rival Pribadi Yakin, Darma Tani Kandidat Terkuat

Tanah Datar,- Rival Pribadi yang didapuk menjadi ketua tim pemenagan darma tani meyakini jika pertahana saat ini masih terkuat dari paslon lain...

Rival Pribadi Yakin, Darma Tani Kandidat Terkuat

Tanah Datar,- Rival Pribadi yang didapuk menjadi ketua tim pemenagan darma tani meyakini jika pertahana saat ini masih terkuat dari paslon lain...

Penderita Kanker Darah Ini Terima Bantuan Dari Pimpinan Klinik Puti

Padang Pariaman,- dr.Zunirman kembali mengunjungi penderita Penyakit Kanker Darah (Leukemia) Sri Handayani warga Korong Pasa Kandang,Nagari Balah Hilie,Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman,...

Forkopimda Sumbar Gelar Rakor Criminal Justice System Tentang Penerapan Perda AKB

Padang, - Guna menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru, Forum Koordinasi...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Perbumma Adat Nusantara Kupas Prospek dan Solusi Peningkatan Penyediaan Pangan Nusantara

JAKARTA – Hari Pangan Sedunia yang ke XL pada tanggal 16-Oktober 2020, moment yang tepat bagi Perbumma Adat Nusantara dan KUP Suta...

GM FKPPI Jambi Hadiri Silaturahmi Ormas dan OKP Bersama Polda dengan Tema Jambi Cinta Damai

JAMBI - Kepolisian Daerah Jambi selalu dekat dan merangkul Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dengan mengadakan Silaturahmi untuk meningkatkan...

P3S Gelar Webinar Dengan Tema “Masa Depan Penyiaran Analog (Konvensional) di Indonesia”

Topik menarik seputar kontroversi antara penyiaran analog dan digital akan dibedah dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com yang...

Kemen PUPR: Pembangunan Bendungan Dapat Cegah Banjir Pangkalan

Limapuluh Kota, Beritasumbar.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI mengemukakan salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang melanda...
- Advertisement -