Padang Pariaman, beritasumbar.com ,-Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (15/5) pagi menggelar rapat koordinasi, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Gakkumdu Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Propinsi Sumatera Barat dan Susunan Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, di Kantor Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Sintoga .
Rapat Koordinasi pertama tersebut membicarakan serta mengumpulkan gagasan seluruh anggota sentra gakkumdu, agar jalannya sentra gakkumdu di Kabupaten Padang Pariaman, bisa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perbawaslu No 9 Tahun 2018 serta UU No 7 Tahun 2017. Sekaligus perkenalan antara tiga elemen yang ada dalam gakumdu. Tujuanya agar terciptanya solidaritas dalam mengawal pemilu dari pelanggaran yang ada pada setiap tahapan
Hadir pada rapat koordinasi tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto, SH, MH, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Fetrizal.S,.S.iK serta anggota Reskrim Polres Kota Pariaman Alfa Zakya Akbar.
Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman Zainal Abidin, SH pada rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya kerjasama. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik, antara Bawaslu Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman dan Polres Kota Pariaman serta Kejaksaan Negeri Pariaman dalam penanganan pelanggaran pemilu.
Senada dengan Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto, SH, MH mengatakan, kerjasama yang solid elemen gakkumdu Padang Pariaman memang sangat-sangat diperlukan.
“Karena Gakkumdu bukan hanya dalam masalah laporan dan sengketa pemilu saja, namun juga berfungsi untuk sarana silaturahmi elemen penegak hukum dan penyelenggara pemilu dalam menegakan keadilan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga terwujudnya pemilu yang berintegritas dan bernilai secara profesioanal, adil dan kepastian hukum yang kuat,” tambahnya.
Sementara itu Koordinator Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq menjelaskan, sentra gakkumdu merupakan lembaga penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan.” Oleh sebab itu sentra gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman mesti cermat dan bijak dalam melihat persoalan- persoalan terhadap dugaan pelanggaran. Baik itu yang di lakukan masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu disetiap tingkatan,” ulas Anton yang juga Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran tersebut.
Menurut Anton, wilayah Kabupaten Padang Pariaman cukup luas maka sentra gakkumdu melibatkan dua Polres, Polres Padang Pariaman dan Kota Pariaman. “Dengan adanya dua Polres ini diharapkan akan saling bekerjasama dan bahu-membahu dengan Kejaksaan Negeri Pariaman dan Bawaslu Padang Pariaman dalam menegakan keadilan hukum serta peraturan perundang-undangan pemilu yang mestinya dipatuhi,” tukuk Anton. (bb)
