Kritisi yang disampaikan sejumlah LSM dan tokoh masarakat yang tergabung dalam Forum Grup Diskusi Masarakat Peduli Pembangunan (FGD-MPP) terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Payakumbuh, disambut positif Walikota Riza Falepi. Walikota menilai sikap KMS mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasinya, sebuah langkah yang tepat, dan pantas diberi apresiasi. “Kita senang, warga sudah memanfaatkan saluran yang tepat, memanfaatkan DPRD untuk menyampaikan harapannya,” sebut Walikota.
Ditemui di Balaikota Payakumbuh, Kamis (6/2), Walikota Riza Falepi, mengakui semua yang disampaikan LSM dalam acara hearing dengan DPRD, Rabu (5/2), wujud dari kecintaan warga terhadap daerah dan pemimpinnya. “Kita akan lakukan evaluasi untuk kemajuan dan kebaikan Payakumbuh ke depan, bersama seluruh unsur Pimpinan” sebut Riza.
Hanya saja, sejumlah materi yang dilontarkan perwakilan KMS, ada yang perlu diklarifikasi, kata walikota. Misalnya, terhadap kondisi pasar kota ini. Menurut Walikota, pasar tradisional Ibuah terbaik nasional. Payakumbuh dua kali menerima penghargaan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tahun 2012 dan 2013.
Sementara itu, terhadap pusat pertokoan bertingkat, sudah dilakukan studi kelayakan yang komperehensif. Karena keterbatasan lahan tak sebanding dengan jumlah pedagang, solusi yang tepat dalam membenahi pusat pertokoan bertingkat itu, perlu dilakukan repitalisasi yang menyeluruh. Rencananya, pusat pertokoan itu akan dibangun berlantai lima, dilengkapi gedung parkir. Sehingga, problema kota yang selama ini agak semrawut dengan soal perparkiran, dapat teratasi.
Rencana repitalisasi pusat pertokoan itu, tambah Walikota, sudah dua kali dibicarakan dengan pedagang. Hanya saja, sejumlah pedagang masih suka dengan kondisi sekarang. Padahal, ibarat penyakit, kondisinya harus dengan tindakan operasi, bukan sekedar memberikan sebuah pil,” ungkap Walikota.
Terhadap mutasi Pegawai dan Kepala Sekolah yang dikeluhkan, menurut Walikota, kebijakan yang diambilnya bersama Wawako dan Pejabat terkait, dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Pemko, untuk menempatkan pejabat yang pas dan sesuai dengan kompetensi Pegawai bersangkutan.
Penempatan pejabat yang pas pada posisinya, akan melahirkan kinerja organisasi dan Pemko yang lebih baik. Sehingga program Pemko dapat diwujudkan untuk kepentingan dan kemajuan daerah. “Ada di antara pejabat yang pintar, tapi yang bersangkutan tak mampu bekerja secara tim ditempatnya itu. Makanya, perlu dilakukan tur of duty atau pergeseran tempat,” sebuatnya.
Dari 14 kali mutasi yang dilakukan, diakui Walikota, hanya tiga kali melibatkan seluruh pejabat eselon II/III/IV. Sisanya, mutasi terhadap pejabat eselon IV dan kepala SD. Dilakukan, karena banyak jabatan yang kosong, karena pejabat sebelumnya sudah memasuki usia pensiun. Sorotan terhadap gedung Balaikota Payakumbuh yang baru di Poliko yang belum dimanfaatkan, jelas Walikota, sejak awal Januari 2014 sudah dimanfaatkan. Tiga SKPD, masing-masing Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja, sudah berkantor di gedung Balaikota itu.
Dikatakan, gedung Balaikota di Poliko itu masih belum rampung. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti finishing, pemasangan instalasi AC, telepon/internet, mobiler serta pagar dan taman. Setelah dihitung SKPD terkait, dibutuhkan dana Rp21 Miliyar lagi untuk merampungkan bangunan dimaksud. Karena keterbatasan financial daerah, Pemko mengalokasikan dana untuk itu secara bertahap. Tahun ini, dianggarkan pembangunan pagar, pertamanan, sekat gedung dan loteng sekitar Rp7 Miliyar.
Sedangkan, pagar pembatas jalan di depan Plaza Ramayana di Jalan Sudirman yang dibongkar, dikatakan Walikota, sudah melalui kajian teknis dengan ahli planologi atau tata ruang kota. Karena, pagar pembatas jalan setinggi 2 meter lebih itu, menghambat pandangan pengemudi jika ingin berputar arus. Sementara, terhadap pengolahan getah pinus di kawasan perbukitan Ngalau, dikatakan, akan dilakukan kembali pembicaraannya dengan ninik mamak pengurus KAN Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Begitu juga dengan insentif guru TPA/MDA/garin masjid/penyuluh agama yang dihentikan, selama satu semester pada 2013. Sudah ada solusinya, dengan menggandeng BAZ untuk membayar insentif mereka, meski belum maksimal.
Penghentian pemberian insentif itu, bukan keinginan Pemko. Tapi, berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK, karena pemberiannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tapi, pada tahun anggaran 2015, kita sudah menemukan solusinya, dan akan memberikan insentif yang sama,” ungkap Riza.
Terhadap dana bergulir lewat UPT Pembiaaan di DPPKA, dikatakan walikota, bukan dihentikan. Tapi, sepanjang 2013, Pemko harus mengejar kredit macet pada nasabah yang jumlahnya mencapai Rp2 Miliyar lebih. “Tahun ini, penyaluran dana bergulir akan disalurkan kembali kepada pelaku usaha mikro,” kata walikota.
Menurut walikota, ia akan terus membuka diri terhadap warga, kelompok atau semua elemen masyarakat, yang ingin menyampaikan kritikan dan solusi yang baik buat kemajuan kota ini. Peran serta masarakat itu, sebut Riza, sangat diperlukan untuk melangkah lebih maju. “Kalau tidak bisa di kantor, di rumah dinas kepala daerah pun boleh. Atau dimanapun saja, sepanjang waktunya tepat,” simpul walikota.
