31 C
Padang
Selasa, Desember 7, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Pengusaha Tambang Membangkang, Bukit Palano Payakumbuh Digunduli Lagi
P

Kategori -
- Advertisement -

Sepertinya oknum pengusaha galian C yang melakukan penambangan di Bukit Palano, Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Talang, Koto Nan Ampek Payakumbuh, terkesan membangkang terhadap perintah tegas Walikota Payakumbuh yang telah memerintahkan untuk menghentikan aktivitas penambangan di Bukit Palano tersebut.

Buktinya, meski usaha tambang illegal itu sudah resmi ditutup Walikota, namun setelah berhenti beberapa bulan, diam-diam pengusaha tambang berusaha kembali melakukan penambangan di bukit Palano tersebut mempergunakan satu unit alat berat jenis eskapator.

Wakil Walikota Payakumbuh, Suwandel Muhktar, ketika diminta komentarnya, Kamis (15/1) terkait beroperasinya kembali usaha penambangan di Bukit Palano tersebut terlihat berang dengan adanya usaha pembangkangan oleh oknum pengusaha tambang tersebut.

“Kita sudah perintahkan untuk menghentikan aktivitas tambang tersebut karena sangat berdampak kepada lingkungan,” ujar Suwandel Muhktar sembari meminta Sekdako memerintahkan Satpol PP untuk menghentikan kegiatan tambang tersebut.

Sekdako Payakumbuh, Benny Warlis, didampingi Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemko Payakumbuh, Linda Kamal, terkejut mendapat informasi adanya aktivitas tambang di Bukit Palano tersebut.

“Kita tidak pernah menerbitkan izin, jika benar adanya aktivitas penambangan di Bukit Palano tersebut kegiatan itu jelas illegal,” ujar Benny Warlis.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemko Payakumbuh, Linda Kamal,di hadapan Sekdako mengaku tidak pernah memberikan izin kepada pengusaha tambang.

“Kita tidak pernah memberikan izin. Kalau memang ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut hal itu jelas liar dan illegal,” sebut Linda Kamal.

Seorang tokoh masyarakat Koto Nan Ampek, Astra Santayana, ketika diminta komentarnya menyesalkan adanya usaha pembangkangan oknum pengusaha tambang galian C di Bukit Palano tersebut.

Menurut Astra Santayana, dia tidak hanya menyesalan sikap oknum pengusaha tambang yang terkesan ‘basibanak’ untuk mencari keuntungan. Namun sikap Pemko dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemko Payakumbuh yang tidak tegas, karena lembaga itu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan termasuk peranan Satpol PP yang bertugas mengawasi prodak hukum yang dilahirkan Pemko, juga sangat disesalkan.

“Seharusnya, Dinas Tataruang dan Kebersihan dan Satpol PP harus proaktif melakukan pengawasan dan dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Astra Santayana.

 

Sumber: Minang-Terkini.com
reporter: skt

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img