29.4 C
Padang
Friday, September 18, 2020

Pengamat : Fake News di MK Terancam 7 Tahun Penjara

Jakarta,BeritaSumbar.com,-Setidaknya pendukung Prabowo tak perlu berdemo karena ada istilah; fiat justitia, fuat coellum (hukum harus ditegakan, sekalipun langit runtuh).

Oleh karena itu, mari ikuti saja proses hukum. Di MK ada 9 hakim yang kredibel yang tak dapat di intervensi. Jangan sidang gugatan ini kembali dipolitisasi.

Dengan menghalangi sidang ini maka saja saja menolak pemilu. Dan ini menciderai sistem demokrasi Indonesia sendiri.

Menurut saya semua tergantung bukti dari pemohon atau penggugat. Kan bukti bukan hanya looking (melihat), listening (mendengar) tapi bukti otentik secara administrasi. Nanti pengumunannya 14 hari setelah sidang dimulai.

Perkara secara formil dan meteriil memang menarik ditunggu. Tapi saya lihat ada beberapa saksi 02 yang dihadirkan tak ada relevansi. Age Quod Agis (Lakukanlah apa yang dapat anda lakukan), tidak salah untuk mencari kebenaran.

Tapi juga disatu sisi perlu dipelajari, didalami, dikaji dan dianalisis gugatan ini, apakah laporan pihak penggugat bisa menang atau kalah? sejauh mana kekuatan hukum gugatan tersebut? Berapa kasalahan yang ditemukan? Seberapa besar kememangan tersebut? bagaimana pihak lawan membantah argumen tim 02? adakah titik lemah dari gugatan ini? apakah kesaksian para saksi layak dipercaya? berapa bukti yang dibawa ke MK? siapkah menerima resiko jika gugatan ditolak? bagaimana saksi 02 mampu meyakinkan 9 hakim? Apakah ada konspirasi di dalamnya? Dan masih banyak lagi yang dipertanyakan.

Begitu pula analisis SWOT perlu dilakukan yakni; Strengthen (kekuatan), perlu dilihat seperti apa kekuatan lawan, Weakness (kelemahan) dimana titik lemah dari gugatan ini. Oppurtunity (kesempatan baik), kapan kesempatan yang baik untuk menginterupsi dan memperkuat dalil yang ada dan Timing (Waktu yang tepat), sudahkah tepat untuk mengungkap kebenaran yang ada). Pikirkanlah juga hika kedapatan hoaks atau fake news (berita bohong) yang diberikan, maka sesuai dengan UU yang berlaku bisa terancam 7 tahun penjara. Barangkali dalam perkara ini, perlu dipikirkan dampak dan resiko yang dihadapi.

Penulis: Jerry Massie (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Hendrajoni, Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat

Pesisir Selatan,-Hendrajoni,  bupati Pesisir Selatan, akan kembali  maju di Pilkada 9 Desember 2020, ingin kembali memfokuskan pembangunan infrastruktur di Negeri sejuta pesona,...

Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Sumbar Keluar, Pemko Payakumbuh Dukung Danrem Sosialisasi Gerakan Pakai Masker

Payakumbuh --- Sektetaris Daerah Rida Ananda bersama Kasatpol PP Devitra mendampingi Danrem 032/Wirabraja, Brigjen. TNI. Arief Gajah Mada, Dandim 0306/50 Kota Letkol...

Derita Kanker Ganas, Keluarga Tidak Mampu ini Terima Bantuan Dari dr H Zunirman

Padang Pariaman,-Pemilik Klinik Puti yang beralamat di Jalan Simpang Lintas Lubuk Alung dr.H.Zunirman Ketika mendapat kabar tentang adanya salah satu warga Padang...

Akhirnya, Ponsel BM di Indonesia Benar-benar Diblokir Mulai Malam Ini

Setelah mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui nomor IMEI resmi diberlakukan.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Balitbangtan Siap Lepas Kacang Hijau Tahan Salin

Indonesia diperkirakan memiliki lahan salin seluas 0,4 juta hektare (ha) yang membentang sepanjang pantai utara dan selatan Pulau Jawa, Aceh, Nias, Sulawesi...

Jakob Oetama; Tokoh Wartawan Legendaris

Di tahun 2018 dalam Rangkaian Acara Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ketika itu, salah satu narasumber kunci Usman Kansong Direktur...

Riwayat Pemilu 1955

Pesta Demokrasi yang diadakan pada Tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10...

Keluhan PDI Perjuangan Atas Perolehan Suara Di Sumbar Ini Komentar Jerry Massie

Pernyataan Puan Maharani atas kegagalan PDI Perjuangan yang gagal meraup suara di Sumatera Barat menuai kritikan dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Political...
- Advertisement -