26.2 C
Padang
Saturday, November 28, 2020
Beritasumbar.com

Payakumbuh Harus Lebih Transparan
P

Kategori -

BeritaSumbar.com,-Transparansi merupakan suatu elemen yang sakral dalam demokrasi. ketiadaan transparansi bisa berakibat lumpuhnya demokrasi. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu “impian lama” yang di idam-idamkan oleh masyarakat. Maksud transparansi ini sebenarnya masyarakat ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara negara. Apalagi akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pada amandemen ke 2 Indonesia memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia untuk menjamin warga negara. Seperti halnya dalam prinsip hak asasi manusia, negara wajib untuk melindungi, menghormati dan mengisi penuh hak dari warga negara. Salah satu yang tercantum, yakninya terkait hak atas informasi di dalam Pasal 28 F dan 28 J.
Seiring berjalannya waktu, pengaturan terkait keterbukaan informasi baru bisa diadakan pada tahun 2008. Lewat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menjadi titik awal negara Indonesia berusaha untuk mewujudkan tranparasi dalam pengelolaan pemerintahan.
Mengapa dikatakan sebagai titik awal, karena setelah adanya hak atas informasi dalam UUD 1945 pada amandemen ke 2, baru tahun 2008 ada pengaturan yang lebih rigid atau secara hirarkis mengatur dengan jelas dari hak atas informasi di Indonesia. Walaupun memakan waktu 10 tahun untuk menelurkan UU Keterbukaan Informasi, tapi kita patut untuk menjaga semangat UU ini terus berjalan sebagaimana cita-cita awal dari peraturan ini.
Senada dengan itu, Louis Brandeis yang merupakan salah satu tokoh pencetus pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan transparansi, menyatakan ‘sunlight is said to be the best of disifectants’ dalam tulisannya “What publicity can do”(1913). Maksud kiasan Louis tersebut untuk mangatakan transparansi adalah penangkal korupsi dan praktik pemerintahan yang tidak akuntabel. Jika ingin membasmi korupsi dan dapat mengelola pemerintah yang baik, sudah menjadi keharusan pemerintah transparan dalam meneyelenggaraan negara.
Beralih ke praktik yang terjadi, walaupun sudah dibentuk pengaturan yang lebih rigid dan jelas masih banyak juga daerah yang belum melaksanakan UU Keterbuakaan Informasi. Seperti halnya legistalif (DPRD) Kota Payakumbuh. Dimana masih sulitnya informasi di peroleh secara cepat bagi masyarakat. Apalagi dalam hal produk hukum yang dihasilkan dari perwakilan di kota payakumbuh. Bisa kita lihat bersama, DPRD Kota Payakumbuh masih belum ada sistem informasi di dunia internet yang jelas. Sampai hari ini website resmi DPRD Kota Payakumbuh masih belum ada.
Padahal dalam UU No 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik membuka informasi kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008, DPRD dikategorikan sebagai badan publik. Karena DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan dan juga memakai anggran negara. Selain itu DPRD sebagai badan publik yang dimaksud dijelaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai badan publik, konsekwensi logisnya, badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi baik itu berkala, tersedia setiap saat, dan informasi yang diminta pemohon informasi.
Ironisnya di DPRD Kota Payakumbuh yang masih belum adanya situs resmi ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana informasi yang berkala ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Terutama dalam hal anggaran, program kelembagaan, dan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Tentu semuanya akan lebih sulit untuk diakses, padahal itu semua adalah informasi yang harus disampaikan secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Selain itu, hal ini juga di atur dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yang mewajibkan informasi berkala diumumkan sekurang-kurangnya di situs resmi atau papan pengumuman yang mudah diakses.
Dengan demikian tentu hal informasi yang harus disampaikan oleh DPRD Kota Payakumbuh yang menjadi kewajiban tidak bisa diakses melewati internet. Apalagi terkait dengan peraturan daerah (Perda) yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Karena dalam asas hukum di Indonesia kita mengenal asas fictie. Dimana dalam asas ini menganggap semua orang mengetahui peraturan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi warga negara tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.
Dengan implikasi demikian tentu dalam peraturan yang dihasilkan oleh DPRD Kota Payakumbuh harus tersosisalisasi dengan maksimal. Jika tidak, akan membuat masyarakat akan terkendala dengan ketidaktahuan akan hukum. Oleh sebab itu, perlunya akan sebuah reformasi dalam tubuh DPRD Kota Payakumbuh, dimana hendaknya PPID yang ada di DPRD harus membentuk sebuah situs resmi yang menyampaikan informasi yang telah diatur pada Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2010 tentang Standar layanan informasi. Selain itu, ini akan berdampak bagaimana akan adanya lebih transparannya Kota Payakyumbuh yang akan menuju Good Government.(*)

Diki Rafiqi

(Pengabdi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Paud Yayasan Kemala Bhayangkari Ranting Lintau Buo Peringati HGN

Tanah Datar,Beritasumbar.com - Paud Yayasan Kemala Bhayangkari ranting Lintau Buo peringati Hari Guru Nasional (HGN) secara sederhana pada hari Rabu 25/11/2020 di...

2021 Tatap Muka, Selamat Tinggal Kuliah Daring

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih ~ Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Sudah hampir 10 bulan semenjak Presiden...

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh...

Pada Debat Kandidat, Paslon DoA Paparkan Pessel Maju Merata Dan Sejahtera

Pesisir Selatan,BeritaSumbar.com,-Debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pesisir Selatan, digeber Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pesisir Selatan di studio Padang...

Nasrul Abit Dengar Keluhan Warga dan Nelayan

Mentawai, BeritaSumbar.com, - Setelah menepuh perjalanan lebih kurang 11 jam dari Padang, calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, sampai di Muara...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Simalakama Pandemi: Liburan atau Stay at Home?

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih - Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Corona sudah menjadi beban dunia sejak...

Budidaya Sri Rejeki, Pilihan Bisnis Santai Namun Menjanjikan Saat Pandemi

Oleh: Iga Permata Hany & Jelita Putri Adisti Mari mengenal salah satu jenis tumbuhan yang sedang marak dibudidayakan dikalangan...

Indikasi Bunuh Diri Relawan Covid-19 China di Brasil, Ada apa dengan Pengujian Klinis Vaksin Covid-19?

Oleh : Ramadhila Sari - Penulis adalah Mahasiswa Biologi Universitas Andalas Kasus infeksi Covid-19 meningkat di 80 negara sebagian...

Pandemi Covid-19 Dapat Mengancam Penurunan Populasi Hiu?

Oleh: Nada Julista. S - Mahasiswa Biologi FMIPA Unand Selama pandemi Covid-19 ini, tentunya kita dihadapkan dengan pencarian solusi...

Urgensi Vaksin Covid-19

Oleh: Ayu Resti Andrea Suri - Mahasiswa Biologi Universitas Andalas Baru-baru ini masyarakat telah digencarkan oleh banyaknya vaksin yang...

Nauclea Orientalis, Bunga Yang Mirip Virus Corona.

Oleh: Lidia Gusvita Nasra ~ Mahasiswa Biologi, Universitas Andalas, Padang Tak hanya perkembangan kasus virus corona yang dibicarakan saat...

Kontroversi Taman Nasional Komodo, Urgensi Antara Tempat Wisata atau Konservasi Komodo?

Oleh : Hafshah Mentari Zurisah ~ mahasiswi Program Studi S1 Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Siapa yang tidak tahu Taman...

DIKLATSAR Pecinta Alam Penting Bagi Pendaki Modern Maupun Pendaki Pemula

Oleh : SEPTIANI (Raff 400 Tst) ~ Mahasiswa Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Diklatsar Pecinta Alam, sebuah kata yang...

Waspada, Rumpon Asing Si Pembawa Masalah di Perairan Indonesia

Oleh : Dika Putri Sehati dan Shania Refka Fandesti ~ Mahasiswa Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Laut Natuna merupakan salah...

2021 Tatap Muka, Selamat Tinggal Kuliah Daring

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih ~ Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Sudah hampir 10 bulan semenjak Presiden...
- Advertisement -