29 C
Padang
Sabtu, April 20, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Payakumbuh Bentuk Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
P

Kategori -
- Advertisement -

Menyongsong pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 9 April mendatang, berbagai persiapan dilakukan Pemko Payakumbuh. Tak tertutup kemungkinan, perbedaan idealisme dan partai, menjadi sumber api terjadinya perselisihan yang berujung pada sikap anarkis. Konflik yang memicu terjadinya perpecahan tanpa memperhatikan rasa nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk meminimalisir terjadinya konflik itu, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Payakumbuh mengadakan sebuah Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan (FPWK) untuk elemen masyarakat, yang berlangsung, selama sehari, di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Kamis (3/4). Empat narasumber, Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Kapolres Kota Payakumbuh AKBP. Rubiantoro Suhada, Dandim 0306/ 50 Kota Trisno Widodo, serta Prof. Dr. Mustika Zed dari Universitas Negeri Padang, tampil di mimbar dalam acara ini.

“Payakumbuh beberapa tahun terakhir, memang terkenal dengan daerah yang jarang terjadinya konflik. Apalagi saat pesta demokrasi atau Pemilu. Masyarakat Payakumbuh lebih memilih Pemilu Badunsanak yang aman dan tenteram. Namun, tidak tertutup kemungkinan, adanya oknum-oknum yang tidak menyukai keadaan ini, yang memancing di air keruh. Kondisi ini harus kita minimalisir sebaik mungkin” sambut Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, saat membuka acara FPWK ini.

Dikatakan walikota, perbedaan warna dan bentuk gambar, seharusnya menjadi perbedaan yang harmonis, bukan menjadi dasar timbulnya konflik. Karena, perbedaan itu menjadi warna yang menambah indahnya ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di Indonesia. Tidak sebagai penyulut api konflik, tegas Riza.

Menurut Kepala Kantor Kesbang Pol Dra. Elfriza Zaharman, gelar acara FPWK terhadap seluruh elemen masyarakat, bentuk sosialisasi semangat kebangsaan yang harus diwarisi anak negeri ini. Mereka harus diberikan pencerahan sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila dan UU 1945. Tanpa sejarah, publik tak akan memahami, kalau mereka hidup dinegara yang besar dan kaya dengan sumber daya alam ini, kata Elfriza.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img