Padang,BeritaSumbar.com,- Ombudsman RI Sumbar menerima Audiensi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada Selasa 08 Oktober 2019 di Sawahan Kantor Ombudsman Sumbar. Berita akan naiknya iuran BPJS kesehatan mendapat respon oleh Ombudsman RI Sumatera Barat saat dalam audiensi tersebut.
Yefri Heriani selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mengatakan bahwa BPJS kesehatan ditujukan menjadi jaminan perlindungan kesehatan bagi pesertanya. Selanjutnya diungkapkannya bahwa tujuan ke 3 dari Sustainable Development Goals (SDG’s) dinyatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia harus mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatnya kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. No one left behind (tak seorang pun yang terabaikan) menjadi prinsipnya, ujar Yefri.
Kenaikan iuran BPJS kesehatan akan membuka ruang semakin banyak warna rakyat tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara, karena ketidakmampuan keluarga dalam membayar iuran.
Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membuat regulasi. Kebijakan tersebut hadir dapat memberikan manfaat bagi warga negara bukan beban dan masalah baru, imbuh Yefri.
Tanti Herida selaku Korwil KPI menjelaskan beberapa persoalan yang ditemukan di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan. Secara umum persoalan yang dikemukakan terkait kepesertaan, layanan buruk yang masih ditemukan di fasilutas kesehatan, belum berjalannya mekanisme pengaduan di faskes dan kebijakan yang belum tersosialisakan kepada masyarakat, ujar Tanti.
Metia Winati selaku asisten Ombudsman RI mendorong KPI menyampaikan laporan kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar bila ditemukan tindak maladministrasi dalam penyelenggaraan BPJS kesehatan tersebut.
Saat ini Ombudsman jg memproses beberapa laporan masyarakat di bidang kesehatan terutamanya terkait dengan BPJS Kesehatan, masyarakat melaporkan masalah auto debet bank yg bermasalah, selain itu kami mendapat kabar dari pemantauan 4 Rumah Sakit dalam waktu dekat BPJS Kesehatan akan memutus kerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang, ujar Metia.(*)
