26.1 C
Padang
Sabtu, Oktober 23, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Mengenal Politik Praktis & Pragmatisme
M

Kategori -
- Advertisement -

Oleh : Adi Saputra ( Ketua Karang Taruna Kecamatan Ulakan Tapakis)

Dalam praktik perebutan maupun mempertahankan sebuah kekuasaan Politik Praktis dan Pragmatisme seolah menjadi dua hal yang sulit dipisahkan, khususnya di negara Demokrasi seperti Indonesia. Hal tersebut juga masih tergantung terhadap sistem Demokrasi apa yang digunakan oleh negara ini. Di Indonesia sendiri khususnya beberapa golongan atau pergerakan di kalangan masyarakat memandang bahwa Politik atau Politik Praktis menjadi sesuatu yang sangat buruk dan harus dihindari karena dianggap membawa mudhorot yang lebih banyak daripada manfaatnya.

Hal ini ditandai dengan adanya sebuah gerakan yang menolak sistem Demokrasi di Negeri ini dengan mengkampanyekan untuk menjadi Golput atau menjadi apatis, bahkan tidak peduli dan tidak mau tau sama sekali terkait perpolitikan di Indonesia.

Dalam persoalan Politik Praktis, baru-baru ini di Indonesia politik praktis kerap kali dikenal sebagai politik kepartaian, dan yang menjadi salah satu wujud dari politik praktis ini adanya sebuah koalisi yang terdiri atas beberapa partai politik maupun unsur-unsur gerakan lainnya untuk mencapai sebuah tujuan dan kepentingan bersama dan dalam hal ini adalah berupa jabatan.

Jika yang dibahas adalah koalisi atau semacam penggabungan kekuatan perlu diperhatikan bahwa risiko-risiko pengkhianatan pasti ada sebagaimana Allah SWT. Telah memberi tahu melalui Q.S. Al-anfal ayat 16 yang artinya : “Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah .

Berbicara tentang Pragmatisme, menurut KBBI Pragmatisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan manusia bersifat tidak tetap, melainkan dinamis atau tumbuh dan berubah terus-menerus. Pragmatisme sendiri bisa diartikan bahwa sikap individu atau kelompok dalam mencari-cari kesempatan atau melakukan sesuatu karena ada suatu hal yang ingin dicapai seperti sebuah jabatan atau materi lainnya.

Pragmatisme dalam sebuah sistem kampanye Pilkada atau Pemilu misalnya, seseorang atau sekelompok orang yang biasa disebut dengan Tim Sukses atau Tim Pemenangan tentu akan mengukur dan mungkin akan melakukan perjanjian dengan pihak-pihak terkait demi melancarkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya sendiri. Mereka yang realistis tentu akan mengupayakan sebuah usaha yang memang sesuai dengan kemampuannya dan memandang segala sesuatu sebagaimana adanya dan akan mengambil atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas maupun usahanya sendiri.

Sedangkan Pragmatis hampir mirip dengan realistis akan tetapi, dalam praktiknya bisa terjadi sebuah negosiasi untuk merubah hasil yang seharusnya didapat dan kembali lagi untuk kepentingan individu atau kelompok terkait, lalu Opportunis adalah mereka yang lebih kepada hanya mencari momentum-momentum tertentu dan memanfaatkannya untuk mendapatkan daya tawar dalam sebuah kesepakatan terlebih mereka yang Opportunis ini hanya benar-benar memanfaatkan kesempatan hanya dengan sedikit atau tidak sama sekali usaha yang dilakukannya.

Pragmatisme dalam praktiknya di sistem kampanye atau ketika di dalam kekuasaan adalah suatu cara yang ‘dilegalkan’ untuk dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan catatan mereka yang ingin ber-pragmatis hanya cukup mempraktekan hal tersebut ketika momentum-momentum politik praktis sebagaimana mestinya jangan atau tidak bisa dipraktekan di tempat lainnya, misalnya didalam sebuah organisasi yang berada dibawah Lembaga Pendidikan dan semacamnya.

Selain dari pada itu, perlu juga diperhatikan kapasitas dan kapabilitas masing-masing pihak agar kepentingan yang diperjuangkan atau jabatan yang diberikan kepada orang-orang tertentu sudah sesuai dengan prinsip meritokrasi yang menempatkan penilaian secara objektif sesuai dengan kapasitas pihak-pihak terkait dan bukan asal menempatkan orang di posisi tertentu yang akan berakibat salahnya pengelolaan hingga penyalah gunaan wewenang.

Sejak era reformasi berjalan hingga saat ini pada era Pemerintahan Bapak Joko Widodo, banyak sekali orang-orang yang bertindak secara pragmatis. Namun, harus disayangkan karena kebanyakan dari mereka hanya benar-benar mengandalkan politik balas budi dan anehnya hal tersebut justru di-Aminkan oleh penguasa dengan cara menempatkan orang-orang yang dirasa tidak memiliki ‘kapasitas’ dan ‘kredibilitas’ diposisi-posisi tertentu yang termasuk posisi yang penting.

Dan selain daripada itu, Pragmatisme justru sudah menjalar kedalam kehidupan mahasiswa bahkan jauh sebelum era reformasi ini dimulai, misalnya ketika Gerakan Mahasiswa Angkatan ’66 menurunkan Soekarno lalu banyak tokoh-tokoh mahasiswa yang ternyata setelah itu masuk kedalam kabinet Pemerintahan Presiden Soeharto, dan pragmatisme yang sudah ditumbuhkan sejak masih menjadi seorang pembelajar adalah sebuah tanda kemunduran apalagi jika sudah.

Selain itu, praktik-praktik pragmatisme ini sebetulnya sudah dicontohkan ketika terjadinya Perang Uhud yang dialami oleh Umat Muslim dikala itu. Perang yang terjadi di Bukit Uhud tersebut pada awalnya mendapatkan sebuah kemenangan hingga pada akhirnya berubah menjadi sebuah kekalahan akibat ada sebagian Umat yang tidak memperdulikan seruan Pemimpin agar tetap bersiaga di posisinya masing-masing dan justru sibuk mengejar harta rampasan perang.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img