24.9 C
Padang
Sabtu, Juni 19, 2021
Beritasumbar.com

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis
K

Kategori -

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/5).

Rapar diikuti Koordinator Komisi C Armen Faindal, Ketua Komisi C Ahmaz Zifal bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, dan anggota YB Dt. Parmato Alam, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius, Mustafa, dan Suparman. Serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal, Direktur RSUD Adnaan WD dr. Yanti dan jajaran.

Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Direktur Rumah Sakit dr. Yanti yang menerangkan akibat klaim BPJS yang terlambatlah yang membuat jasa pelayanan rumah sakit juga ikut terlambat dibayarkan kepada petugas di rumah sakit.

dr. Yanti menambahkan, saat ini JM (jasa medis) rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Sementara itu, untuk JM bulan November 2020 hingga sekarang masih belum bisa dibayarkan karena Perwako baru terkait perubahan nomenklatur managemen rumah sakit dan aturan lainnya belum keluar.

“Kami sedang memproses Perwako baru itu, insyaallah dalam waktu dekat selesai,” ungkapnya.

Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikucurkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan dr. Bahkrizal menjelaskan terkait insentif Covid-19 bagi puskesmas bisa dibayarkan hingga Desember 2020 karena dinas menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT), sehingga tidak ada kendala dari tenaga kesehatan puskesmas sampai kini.

Untuk Rumah Sakit, Bakhrizal menerangkan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan semuanya telah merubah SPTK RSUD, dimana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada dinas kesehatan, rumah sakit memiliki otonomi khusus.

Terkait terjadinya riak-riak di internal rumah sakit, Bakhrizal menerangkan adanya pemahaman yang keliru selama ini dari bawah karena kurangnya informasi yang bisa diakses dokter, perawat, dan bidan di Rumah Sakit tentang mekanisme pembayaran hak (JM-red) mereka.

“Buka sejelas-jelasnya apa yang mereka terima dan rumus apa yang dipakai. Ketika pihak RS tidak terbuka, maka ini muncul ke media. Tata kelola informasi yang harus dibenahi, bukan sistemnya,” ujar kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Ketua Komisi C Ahmad Zifal mengatakan sebenarnya dengan manajemen rumah sakit yang sekarang, kesenjangan pembayaran jasa medis dari 10 bulan sekarang sudah membaik, tunggakannya hanya mendekati 4 bulan.

“Dalam tahun ini semoga bisa dinormalkan, baik itu pembayaran jasa pelayanan/jasa medis yang terlambat, maupun hak-hak lain dari tenaga di rumah sakit. Kami minta komunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah iniomunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal dari Fraksi PPP juga menjelaskan perlu hearing dengan komite untuk mendengarkan kejelasan yang terjadi, barulah setelah itu dilaksanakan lagi rapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannyaapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannya.

Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sempat meradang saat membahas insentif Covid-19, dirinya merasa jasa mereka yang berada di lini depan seperti tidak dihargai oleh pihak rumah sakit.

“Duit dikasih oleh pemerjntah pusat masak harus kembali gara-gara kelalaian dalam membuat SPJ. Masalah rumah sakit ini bukan gampang, tapi sensitif. Isu kemasyarakatan apalagi petugas medis, satu hari saja mogok, banyak orang mati,” kata Ismet.

Dari sisi Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, dirinya menyebut biasanya apabila ada dana yang dikucurkan pusat pasti berbarengan dengan juknis dan pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketidakjelasan aturan dijadikan alasan mengapa dana insentif Covid-19 dari dana BOK tidak dapat dicairkan.

“Besok tolong saat rapat lanjutan beri kami DPRD berkas aturannya. Merugi rasanya kita, dikasih duit sama pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 tetapi tidak termaksimalkan dicairkan, hanya alasan laporan SPJ telat,” ujar Mesrawati yang juga Ketua DPD PAN.

Lain lagi dengan politikus Golkar YB Parmato Alam yang sempat juga meradang, dirinya menyayangkan kenapa hak tenaga medis Covid-19 di lini depan 3 bulan tidak dibayarkan hanya alasan SPJ telat.

“Alasan yang tidak masuk akal ini menjadi bukti kalau dinas kesehatan dan RSUD tidak satu persepsi. Tidak mampu membelanjakan uang dengan baik, apalagi di saat wabah corona sekarang harusnya mereka renaga medis menjadi prioritas,” ujarnya.

Dt. Parmato Alam mengingatkan dengan tegas agar petugas di lini depan diperhatikan sekali insentif Covid-19nya. DPRD memahami sudahlah pendapatan menurunemahami sudahlah pendapatan menurun karena pandemi, daya beli juga menurun, ekonomi daerah bisa ambruk.

“Ini sebenarnya tidak harus terjadi, kenapa puskesmas bisa sampai menerima Desember sementara rumah sakit tidak? Uangnya ada, kenapa tidak bisa dibayarkan?,” tanyanya.

Sekarang ada sebanyak 2,7 Miliar insentif Covid-19 di rumah sakit yang harus dibayarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Menurut Dt. Parmato Alam, bisa dibayar tunggakan tahun 2020 kemarin yang 3 bulan.

“Dengan tegas saya minta tunggakan ini dibayarkan segera, karena ada aturan yang memperbolehkan, termasuk JM mereka yang masih menunggak hingga perwako baru dikeluarkan,” pungkasnya. (Relis)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Ketua Bawaslu Padang Pariaman Buka Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2024

Padang Pariaman, beritasumbar.com,- Jika ada pelanggaran pemilu yang terjadi nanti, silahkan saja laporkan ke Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, jangan pula ragu dan takut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Anton Ishaq saat membuka sosialisasi pengawasan pemilu/pemilihan partisipatif tahun 2024, Selasa (15/6) di Hotel Minang Jaya Lubuak Aluang.
- Advertisement -

Tebing Sunga Tergerus, Tiga Rumah Dan Satu Masjid Terancam Roboh Di Sijunjung

Sijunjung, BeritaSumbar.com,--Kantor Walinagari, Tiga Rumah Penduduk dan masjid Baitul Makmur Nagari Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, terancam roboh karena bangunan ini berdiri dipinggir sungai, tergerus oleh aliran Batang Palangki, kata Walinagari Mundam Sakti Dayusmar, diruang kerjanya dihadapan komisi ll DPRD, sekretarus Dinas PUPR kabupaten Sijunjung, Jumat (18/6) Untuk itu kami perlu melaporkan kondisi ini kepada Komisi ll DPRD serta Dinas PUPR kabupaten Sijunjung, sebelum terjadi musibah bagi warga Mundam Sakti.

Pasca Ditetapkan Zona Merah Covid-19, TNI-Polri Di Pariaman Kunjungi-Pantau Wilayah Penyebaran Tinggi

Padang Pariaman, beritasumbar.com -Pasca ditetapkannya Kabupaten Padang Pariaman dalam zona merah oleh Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu (12/6),  jajaran polres setempat bersama...
- Advertisement -

SPRI Siap Kembalikan Kejayaan Pariwisata Indonesia Lewat Industri Perhotelan

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini dampaknya terasa di berbagai sektor perekonomian. Seperti industri pariwisata, angka kunjungan wisata yang merosot tajam sangat mempengaruhi penghidupan para pelakunya, terutama bagi masyarakat kecil yang ikut membangun usaha dari sektor tersebut. Kondisi ini jadi bahasan utama bagi Sales Pejuang Revenue Indonesia (SPRI) saat menggelar Halal Bihalal pada Jumat, 11 Juni 2021 di Ballroom Hotel Aryaduta - Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat.

Pasca Ditetapkan Zona Merah Covid-19, TNI-Polri Di Pariaman Kunjungi-Pantau Wilayah Penyebaran Tinggi

Padang Pariaman, beritasumbar.com -Pasca ditetapkannya Kabupaten Padang Pariaman dalam zona merah oleh Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu (12/6),  jajaran polres setempat bersama...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Tim Provinsi Sumbar Lakukan Penilaian Terhadap Kelurahan Tanjung Pauh

Payakumbuh,BeritaSumbar.com — Yang ditunggu-tunggu oleh kelurahan Tanjung Pauh kecamatan Payakumbuh Barat akhirnya datang juga, dimana tim penilai kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) datang mengunjungi kelurahan Tanjung Pauh dalam rangka melakukan penilaian dalam lomba kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumbar tahun 2021.

Satu Orang Meninggal dan Tiga Bebas Isolasi Di Payakumbuh

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh kembali mengumumkan tambahan satu orang masyarakat positif Covid-19 yang meninggal dunia pada Senin (14/06).

Pulang Kampung, Gonjong Limo Bandung Salurkan Bansos Di Kecamatan Luhak Dan Payakumbuh Barat

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Gonjong Limo (G5) merupakan salah satu Perkumpulan perantau asal Luak Limopuluah di berbagai kota di Luar Sumbar. Salah satunya di Kota Bandung Jawa Barat. Gonjong Limo yang ada di Bandung ini selain wadah berkumpul dan menjalin silaturahmi sesama perantau asal Luak Limo puluah juga menggalang dana sosial untuk warga tidak mampu. Penggalangan dana melalu bidang Rumah Zakat Gonjong Limo.

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Minta Pemko Jelaskan Status Dana Insinerator Yang Dikembalikan

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Ingatkan Pemko Agar Hati-Hati Belanja Uang Negara

Payakumbuh,BeritaSumbar.com- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Kritik Keras Fraksi Golkar Beri 10 Catatan Kepada Pemko Payakumbuh

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Fraksi Demokrat Apresiasi Pertumbuhan Banyak Kafe Di Payakumbuh, Minta Pemko Tekan Angka Pengangguran

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Fraksi Gerindra Beri 12 Masukan Dan Saran Kepada Pemko Payakumbuh Dalam Rapat Paripurna

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Fraksi PKS Nilai Pemko Payakumbuh Telah Optimal Dalam Penyelenggaraan APBD 2020

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).
- Advertisement -