Padang – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI mengajak Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) guna membahas konsep evaluasi kelembagaan nasional dan tata laksana.
“Konsep evaluasi dan tata laksana ini penting diskusi dengan perguruan tinggi semisal Unand akan memberikan pencerahan dalam memutuskan kebijakan tersebut nantinya,” kata Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB M. Hanan Rahmadi, di Padang, Sabtu.
Dia menjelaskan perlunya penyiapan konsep evaluasi kelembagaan tersebut karena saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lembaga di Indonesia pelaksanaanya tidak merata.
Dia menyebutkan untuk tingkat kementerian saja dari 34 lembaga baru 23 kementerian yang memiliki SOP.
Kemudian untuk Kabupaten/kota yang berjumlah 450 baru sepertiganya yang memiliki SOP.
Sementara dari 34 provinsi sebutnya, baru 18 daerah tingkat satu yang memiliki SOP.
“Tidak adanya SOP dalam suatu lembaga tersebut menjadikan tata laksana kerja tidak efisien dan cenderung menjadi kebiasaan, kata Hanan.
Dengan melakukan mengajak pelaku dari kampus nantinya akan ada masukan dan penilaian dari konsep yang telah digagas KemenPAN RB untuk mendisiplinkan etos kerja, ucapnya.
“Kami berharap bersama Unand nantinya akan menemukan suatu solusi atau pemikiran baru demi memuluskan konsep tersebut,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Rektor I Unand Febrin Anas Ismail menyambut baik atas adanya ajakan untuk membahas konsep evaluasi kelembagaan tersebut.
Dalam hal ini katanya, Unand akan membantu dalam hal riset dan pandangan para akademisi tentang persoalan tersebut.
“Hal ini merupakan suatu kebanggan bagi Unand mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi kebijakan nasional,” ucapnya.
Sumber: Antara/Oleh M R Denya Utama
