Limapuluh Kota, Beritasumbar.com,– Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, meminta seluruh OPD teknis dan semua penyelenggara negara maupun pihak swasta, tidak bermain-bermain, tidak memungut fee, dan tidak melakukan kongkalikong, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari penyesuaian dana atau tambah dana TKD (Transfer Keuangan Daerah) untuk daerah terdampak bencana tahun 2026.
Permintaan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Doni Ikhlas, Defrianto Ifkar, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky, dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026. Pandangan umum itu dibacakan Defrianto Ifkar, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (7/9/2026).
Sebelum menyampaikan permintaan kepada OPD, penyelenggara negara dan swasta, agar tidak bermain-main dalam proyek dan kegiatan yang bersumber dari dana TKD untuk daerah bencana. Fraksi Partai Golkar ikut berterimakasih kepada pemerintah pusat dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta Pemprov Sumbar dipimpin Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Vasko Suhaimy.
Fraksi Golkar bersyukur dan berterimakasih K
Karena ada penambahan dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer dan pemerintah provinsi, untuk Kabupaten Limapuluh Kota, seperti tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Bagaimanapun, Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Limapuluh Kota, masih sangat rendah, dan bergantung dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.
“Dibalik rasa syukur itu, Fraksi Partai Golkar tetap mempertanyakan kepada Pemkab Limapuluh Kota, terkait penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat Terutama, pengunaan dana TKD bagi daerah terdampak bencana sebesar Rp135,63 miliar? Sudah sejauhmana proses penggunaan dananya sampai hari ini? Apakah, pengunaan tambahan dana TKD untuk bencana ini sudah tepat sasaran? Apakah sudah sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ? Apakah sudah melewati review APIP,” kata Defrianto.
Politisi yang pernah meraih penghargaan antikorupsi dari KPK ini menyebut, empat pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, perlu dijawab pemda. Karena, Fraksi Partai Golkar melihat fakta di lapangan, masih banyak lokasi terdampak bencana di Kecamatan Suliki, Gunuang Omeh, Bukit Barisan, Situjuah Limo Nagari, Kapur IX, dan kecamatan lain yang belum tertangani sampai dengan hari ini.
“Apa langkah yang dilakukan pemda, untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh tambahan dana TKD tersebut? Kemudian, Fraksi Partai Golkar juga meminta seluruh OPD teknis dan semua penyelenggara negara maupun pihak swasta, tidak bermain-bermain, tidak memungut fee, dan tidak melakukan kongkalingkong, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana TKD. Fraksi Partai Golkar juga ingin tahu komitmen pemda dan minta penjelasan tegas pemda, terkait hal ini,” kata Defrianto.
Sayangnya, Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang yang datang beberapa jam kemudian ke gedung DPRD, belum menjawab secara keseluruhan pertanyaan Fraksi Partai Golkar. Disebabkan, jarak atau selang waktu penyampaian pandangan umum fraksi, dan jawaban bupati hanya beberapa jam saja.
Bupati hanya menjelaskan, terkait dengan pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, dimana terdapat penambahan dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp140,69 miliar. Terdiri dari Rp135,63 miliar yang merupakan tambahan TKD tahun 2026 dan sebesar Rp5,05 miliar merupakan tambahan TKD untuk pemenuhan gaji ASN.
“Dan sebesar Rp21,07 miliar dari transfer antar daerah. Sehingga, pendapatan transfer berjumlah Rp161,76 miliar. Namun, dalam hal ini, terdapat pengurangan alokasi dana desa sebesar Rp46,34 miliar. Sehingga, akumulasi pendapatan transfer menjadi Rp115,42 miliar,” kata Bupati Safni.
Di akhir jawabannya, Bupati Safni menyadari, bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat. “Hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, tentunya dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran, sangat kami hargai,” kata Bupati Safni Sikumbang. (***)
