Padang – Tuntutan dari massa aksi dari berbagai lapisan masyarakat, lsm, dan ormas islam agar DPRD padang mencabut rekomendasi izin pendirian rumah sakit siloam dibawah bendera lippo group menuai titil terang. DPRD Padang yang diwakilkan Wakil ketua dprd padang budiman dan dua anggota lainnya atas nama moharlion dari komisi 4, dan alison fraksi dari komisi 3 dengan tegas menyanpaikan kepada seluruh massa aksi bahwasanya kebijakan rekomendasi izin pendirian bangunan RS Siloam tersebut saat ini juga dicabut.
Dikatakan Wakil ketua DPRD Padang budiman didepan ribuan massa aksi, dari hasil negosiasi yang kita felar dengan sejumlah perwakilan massa, dan mengingat keinginan dari masyarakat sumbar, maka dengan itu, rekomendasi izin pembangunan proyek superblok tersebut dicabut terhitung surat kesepakatan bersama antara 3 orang anggota dewan dprd yabg ada dari fraksi pks dengan perwakilan pendemo ditandatangani pada tanggal 28 november 2013.
“Mengingat begitu banyak gejolak penolakan pembangunan RS Siloam saat ini, kita bertiga mengambil keputusan bahwasanya rekomendasi izin tersebut dicabut,” kata Wakil ketua DPRD Padang Budiman, kamis (28/11)
Walau demikian, massa aksi yang hadir memadati ruas jalan utama depan kantor DPRD Padang, memberikan tenggat waktu kepada DPRD Padang 1 minggu kedepan untuk segera merealisasikan dan mensosialisasikan kepada semua pejabat pemerintah yang ada tentang kebijakan yang sudah diambil.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi belum membubarkan diri, meninggalkan gedung DPRD Padang.(jpnn)
