Pasaman Barat,BeritaSumbar.com,-Dalam hal untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan Akuntabilitas Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Sumatera Barat (Sumbar) yang diwakili Sekretaris Daerah, Yudesri, SIP. M.Si hadiri kegiatan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU)/Nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah se Sumatera Barat Dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan (BPN) Sumbar dan Kanwil Direktorat jenderal Pajak (DJP) Sumbar yang bertempat di Aula Gubernur Sumbar, Kamis (18/07/19).

Kegiatan tersebut di fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pada kesempatan tersebut Terlihat hadir Komisioner KPK RI Saut Situmorang.

Optimalisasi pendapatan daerah Diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stake holder terkait termasuk dengan Dirjen Pajak.

Lingkup kerjasama ini meliputi pemberian data dan informasi potensi Pajak daerah serta retribusi daerah dan piutang daerah lainnya.

KPK-RI mendorong Pemda untuk meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga dana pembangunan bisa lebih leluasa digunakan di setiap daerah.

Terkait dengan aset daerah, Pimpinan KPK-RI yang diwakili oleh Saut Situmorang menyampaikan dorongan agar setiap daerah dapat memprioritaskan penyelesaian permasalahan terutama masalah tanah yang cukup menjamur di Sumbar. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan kerjasama BPN dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah Pemda, sehingga setiap tanah milik Pemda dapat memiliki landasan hukum yang kuat.

Kedepannya, MoU ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara OPD pengelola aset dan pendapatan daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah masing-masing.

Usai melakukan penandatangan MoU, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Yudesri menyampaikan kepada seluruh OPD Pasbar yang terkait, agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan pembenahan aset sesuai dengan petunjuk serta arahan pimpinan KPK-RI sehingga diharapkan segala permasalahan aset yang terdapat di Pasbar dapat cepat diselesaikan.

“Kepada OPD terkait mari kita segerakan tindaklanjut dari MoU ini di Pasbar, undang seluruh stake holder terkait. Semoga dengan adanya bimbingan dan arahan KPK-RI ini dapat mempercepat proses penyelesaian aset daerah di Kabupaten Pasaman Barat,” Ujar

Dalam penanda tanganan MoU tersebut, Turut hadir Inspektur Harisman, Plt. Kepala BAPD Afri Hendra, Kadis Perkim Adhiarsyah dan Kabag Humas Yosmar Difia. (Joni harahap)

loading...